RM.id Rakyat Merdeka - Setelah Rusun Meikarta, Kementerian PKP kembali menyiapkan pembangunan rusun di Kota Depok. Untuk diketahui, backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok, saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.
Kali ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan untuk membahas rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi seluas sekitar 45 hektare di Depok, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).
Lahan tersebut disiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam pertemuan tersebut, Ara, sapaan Maruarar ini menegaskan hasil pemeriksaan menunjukkan status hukum lahan tersebut jelas merupakan aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
"Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua inspektur jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat," ujar Ara.
Baca juga : Ara, Rosan & James Matangkan Groundbreaking Rusun Meikarta
Selain itu, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya guna memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan tersebut.
Mantan anggta DPR empat peride ini menambahkan, jika pembangunan dilakukan dengan konsep rusun, seperti proyek di Meikarta, maka lahan seluas 45 hektare itu berpotensi menampung hingga sekitar 170.000 unit hunian.
Jumlah tersebut diperkirakan dapat dihuni sekitar setengah juta warga. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok, yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.
"Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Meutya yang menginisiasi pemanfaatan lahan tersebut agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Baca juga : Antisipasi Lonjakan 5,8 Juta Pemudik, ASDP Perkuat Layanan Penyeberangan
"Atas nama Kementerian PKP, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang telah berinisiatif memanfaatkan aset negara yang sebelumnya tidak optimal agar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Sementara Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pembenahan dan inventarisasi aset negara yang dikelola kementeriannya. Dari proses tersebut ditemukan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat," kata Meutya.
Menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
"Kalau lahan ini bisa dimanfaatkan untuk menyediakan hunian yang layak bagi hingga sekitar 500 ribu masyarakat, tentu itu jauh lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat,” ujarnya.
Baca juga : Dewan Komisaris Pertamina Pastikan Keandalan Produksi Gas di Blok Cepu
Selain itu, Menteri dari Partai Golkar ini juga berkelakar bahwa ia membatalkan agenda kunjungan kerja ke Medan pada Rabu (10/3/2026).
Pembatalan kunjungan kerja itu lantaran adanya rapat bersama Menteri PKP membahas rencana pembangunan rumah susun subsidi.
"Hari ini harusnya saya ke Medan, karena ada rapat dengan sahabat saya, bang Ara bahas rumah, ke Medan ditunda," kata Meutya sambil tertawa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.