RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) sehari dalam seminggu untuk menghemat energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan, waktu WFH dilakukan di Hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah tengah menyiapkan keputusan terkait penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta. “Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ucapnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).
Airlangga menjelaskan, penetapan kebijakan tersebut akan mulai dilakukan dalam sisa waktu Bulan Maret. Pemerintah masih memiliki waktu untuk merampungkan kebijakan WFH sebelum bulan berganti. “Jadi masih ada waktu,” tambahnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar WFH diterapkan pada Jumat. Menurut Purbaya, Jumat merupakan hari “terjepit” menjelang akhir pekan. Penerapan WFH di Jumat tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.
Baca juga : Pemerintah Jaga APBN Tetap Sehat
"Kalau kita pilih dengan cermat, misalnya Hari Jumat yang merupakan hari terjepit, harusnya tidak mengganggu,” ucapnya, dalam kesempatan yang sama.
Ia meyakini, kebijakan WFH sehari tiap pekan dapat memberikan penghematan penggunaan BBM. Untuk besaran penghematannya, memang sulit dihitung secara pasti karena sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia.
“Pasti ada penghematan BBM. Untuk berapa persen, saya tidak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” ucap Bendahara Negara itu.
Mengenai pelaksanaan, Purbaya menegaskan kebijakan WFH tidak akan diterapkan pada semua sektor. Industri seperti pabrik yang membutuhkan operasional berkelanjutan tetap harus berjalan normal. Selain itu, layanan publik juga dipastikan tetap beroperasi seperti biasa tanpa penerapan WFH. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Baca juga : Bahlil: Belum Ada Opsi Naikkan Harga BBM Subsidi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN tidak akan mengganggu pelayanan pemerintahan. Pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19. Bahkan ketika proporsi Work from Office (WFO) hanya sekitar 25 persen.
“Tidak masalah. Ini bukan pengalaman pertama. Pada masa Covid-19, WFO hanya sekitar 25 persen dan pemerintahan tetap berjalan,” ujar Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai, pengalaman tersebut menjadi modal penting jika kebijakan WFH kembali diterapkan secara terbatas. Pemerintah daerah juga memiliki kesiapan serupa dalam mengelola pola kerja fleksibel.
Meski demikian, Tito menegaskan layanan publik yang bersifat esensial harus tetap berjalan normal. Sektor seperti transportasi, layanan darurat, rumah sakit, hingga kebersihan kota tidak boleh terdampak kebijakan ini.
Baca juga : Tenang, Bahan Pokok Aman
“Layanan esensial seperti angkutan, emergensi, rumah sakit, dan kebersihan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Terkait skema penerapan, Tito menyebut, opsi yang tengah dibahas adalah WFH satu hari dalam sepekan. Untuk penentuan hari pelaksanaannya, masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui rapat pemerintah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.