Pemerintah Jaga APBN Tetap Sehat

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR mengatakan setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah beban negara hingga Rp 6,7 triliun. Menanggapi lonjakan harga minyak, pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga sehat.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Eric Hermawan melihat, kenaikan harga minyak dunia telah menambah beban fiskal negara. “Ini secara langsung dan instan merusak postur anggaran negara, sekaligus memaksa realokasi dana besar-besaran,” kata Eric kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, penyusunan APBN didasarkan pada asumsi makroekonomi, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menjadi indikator penting dalam perencanaan fiskal nasional. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak di atas asumsi tersebut tentu secara langsung menciptakan tambahan beban fiskal atau opportunity cost bagi keuangan negara. Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel membuat APBN bertambah beban sebesar Rp 6,7 triliun.

Berdasarkan hitungannya, jika harga minyak naik dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS menjadi 100 dolar AS per barel, hal itu berpotensi menambah tekanan fiskal hingga Rp 201 triliun.

Baca juga : Bahlil Belum Mau Kerek Harga BBM

“Saat beban negara melonjak Rp 201 triliun, defisit anggaran otomatis membengkak,” kata Eric yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, sambung Eric, maka berisiko terhadap batas defisit anggaran yang diatur dalam regulasi keuangan negara. Namun demikian, Eric meluruskan anggapan bahwa ancaman terbesar terhadap ketahanan energi Indonesia adalah gangguan fisik pasokan minyak akibat konflik di kawasan Teluk. Kontribusi kawasan Timur Tengah terhadap impor minyak nasional hanya sekitar 20 persen.

Ia menegaskan, Indonesia masih memiliki fleksibilitas untuk melakukan substitusi sumber pasokan dari wilayah lain saat terjadi gangguan distribusi, seperti dari Amerika Serikat, negara-negara Afrika, maupun negara Asia lainnya.

Anggota Komisi XII DPR, Yulian Gunhar menyarankan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat strategi ketahanan energi nasional. “Ke depan, Indonesia harus bersikap jauh lebih antisipatif,” kata Yulian Gunhar dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Ia mengingatkan, ketahanan energi tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan jangka pendek. Gunhar mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis, antara lain memperkuat cadangan energi nasional, mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan (storage), serta mengoptimalkan lifting minyak dan diversifikasi sumber energi.

Baca juga : Diprediksi Tumbuh 5% di Tengah Konflik Global, Ekonomi Kita Tahan Banting

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis APBN masih mampu menjadi shock absorber (peredam guncangan) ketika harga minyak dunia meningkat. “Shock absorber sekarang ini, ketika harga minyak dunia naik, kita serap di sini,” kata Purbaya dalam pelantikan Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menyebut, di negara tetangga harga BBM sudah mengalami kenaikan. Namun Indonesia masih mampu menjaga harga BBM tanpa membahayakan APBN. “Jadi tim kita itu jago, cuma di luar masih kurang dihargai. Kita lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. Artinya, tim kita sangat bagus,” ungkap Purbaya.

Ia mengaku telah melakukan simulasi jika harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel. Hasilnya menunjukkan APBN masih dalam kondisi aman. Purbaya memastikan berbagai tekanan global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan dinamika geopolitik, telah diantisipasi melalui perhitungan fiskal yang matang.

“Kalau ada yang bilang kita akan krisis dalam dua atau tiga bulan lagi, itu tidak benar. Semua sudah kami hitung di Kementerian Keuangan. Pendekatan kami terukur, tidak ada angka yang tidak bisa kami hitung,” tegas Purbaya.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rachbini menilai, ketergantungan terhadap BBM impor dan besarnya beban subsidi membuat posisi fiskal Indonesia tetap rentan terhadap gejolak global. Apalagi, selama ini subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca juga : Akibat Disiram Air Keras, Aktivis KontraS Butuh Operasi 2 Tahun

“Jadi kebijakan subsidi selama ini tidak adil karena sebagian besar justru dinikmati kelompok menengah atas yang daya belinya kuat, seiring kepemilikan kendaraan yang lebih tinggi,” ujar Prof. Didik kepada Rakyat Merdeka, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan struktural, khususnya dalam reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, meminta pemerintah bergerak cepat mencari alternatif pasokan minyak di luar kawasan Teluk. Tidak hanya dari Amerika Serikat dan Afrika, tetapi juga membuka opsi impor dari Rusia.

“Dengan adanya pelonggaran embargo, minyak Rusia saat ini sudah bisa dibeli sebagai salah satu opsi tambahan,” ungkapnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (27/3/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.