RM.id Rakyat Merdeka - Mengantisipasi potensi krisis energi global, menteri Kabinet Merah Putih mulai melakukan penghematan energi dan anggaran.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menginstruksikan penerapan efisiensi energi dan penyesuaian pola kerja di kementeriannya. "Penghematan yang perlu dilakukan antara lain melalui kebijakan Work from Home (WFH), efisiensi anggaran, dan transformasi pembangkit tenaga surya,” kata Fadli, dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Kementerian Kebudayaan berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu. Fadli menekankan, kebijakan ini tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan publik agar tidak mengalami penurunan. Pelayanan kepada masyarakat secara hybrid harus tetap memenuhi standar yang sama. Terlebih, dengan mengedepankan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kementerian Kebudayaan juga akan membatasi penggunaan perangkat elektronik dan kendaraan dinas guna menekan konsumsi energi. "Kita berharap yang terbaik, tetapi juga harus menyiapkan skenario terburuk,” ucap Fadli.
Sejumlah kebijakan efisiensi di Kementerian Kebudayaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2026. Cakupannya meliputi penerapan WFH, penghematan energi gedung, dan pengurangan kegiatan seremonial.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel bagi Pegawai. Kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk menilai efektivitasnya terhadap penghematan energi serta kinerja kementerian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyiapkan langkah efisiensi. Caranya dengan merotasi pegawai lintas direktorat jenderal untuk memenuhi kebutuhan.
Baca juga : WFH 1 Hari Bakal Diumumin Bulan Ini, Purbaya Usul Hari Jumat
Purbaya menerangkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang kekurangan pegawai. Sementara, di Direktorat Jenderal Anggaran terdapat kelebihan tenaga kerja. Rotasi yang dilakukan menjadi solusi yang lebih efisien. Kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa membuka rekrutmen baru.
"Daripada merekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin sekitar 200 sampai 300 orang ke DJP,” jelas Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengakui terdapat preferensi di internal DJP yang cenderung menginginkan pegawai baru dibandingkan menerima pegawai hasil pemindahan. Namun, ia menegaskan langkah rotasi pegawai merupakan cara yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan anggaran di tengah kelebihan pegawai di unit lain.
"Ngapain saya tinggalkan sekitar 100 orang perbendaharaan nggak ngapain-ngapain. Terus saya rekrut baru. Kan itu pemborosan. Jadi saya akan buat seefisien mungkin,” tegasnya.
Ia juga memastikan, pegawai yang dipindahkan memiliki kapasitas untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan pengalaman kerja yang relevan. "Mereka bisa dilatih. Rata-rata lulusan sarjana dan STAN, jadi penyesuaiannya tidak akan terlalu sulit,” tutur Purbaya.
Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku sudah melakukan sejumlah langkah efisiensi energi dan anggaran sejak pertengahan 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya akan memperpanjang kebijakan ini.
Ia mencontohkan, pengurangan penggunaan listrik dan pembatasan operasional fasilitas kantor. Efisiensi dilakukan dengan mematikan sebagian lampu di lingkungan kantor dan membatasi penggunaan perangkat listrik yang tidak terlalu mendesak.
Baca juga : Pemerintah Jaga APBN Tetap Sehat
Kemnaker juga tidak lagi mengoperasikan papan reklame digital atau LED billboard yang berada di depan kantor secara penuh. "Hanya mengaktifkannya jika diperlukan," jelas Afriansyah.
Penghematan juga diterapkan pada operasional lift di gedung perkantoran. Dari total empat lift yang tersedia di setiap lantai, hanya dua lift yang dioperasikan. Di samping itu, Kemnaker juga mengurangi penggunaan kendaraan dinas di setiap unit kerja guna menekan konsumsi BBM.
Kendati demikian, Kemnaker masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait kebijakan penghematan BBM di tengah dinamika geopolitik global. "Kami masih menunggu arahan Presiden terkait efisiensi BBM yang berkaitan dengan situasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran,” ujar Afriansyah
Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan efisiensi penggunaan BBM secara bertahap dan terukur. Antara lain penyesuaian hari kerja pada fungsi tertentu dari lima hari menjadi empat hari, pengaturan penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan prioritas operasi, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta angkutan jemputan pegawai.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan, penyesuaian difokuskan pada aspek administratif dan manajerial tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan. "Efisiensi difokuskan pada aspek pendukung, sementara operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Rico, dalam siaran persnya, Selasa (24/03/2026).
Menurutnya, langkah efisiensi merupakan bentuk kesiapsiagaan dan disiplin pengelolaan sumber daya di tengah dinamika global. "Melalui langkah ini, Kemhan dan TNI mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperkuat ketahanan nasional dengan mengedepankan efisiensi, tanggung jawab, dan semangat bela negara,” seru Rico.
Secara lebih luas, Pemerintah juga berencana melakukan efisiensi anggaran tambahan di seluruh kementerian dan lembaga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, potensi penghematan yang tengah disisir Pemerintah mencapai sekitar Rp 80 triliun.
Baca juga : Bahlil: Belum Ada Opsi Naikkan Harga BBM Subsidi
"Itu bagian dari semua kementerian dan lembaga. Sedang kami sisir,” jelas Prasetyo, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Presiden Prabowo telah menginstruksikan penerapan kebijakan efisiensi energi yang lebih terarah di berbagai sektor. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden meminta efisiensi difokuskan pada sektor-sektor tertentu agar dampaknya lebih optimal dalam menjaga stabilitas energi dalam negeri. Presiden menilai langkah penghematan penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban anggaran.
"Presiden Prabowo membahas langkah strategis penghematan energi di berbagai sektor sebagai respons atas dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi global,” tulis Teddy, di laman Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.
Prabowo menilai, berbagai kebijakan penghematan seperti pengurangan mobilitas, kerja dari rumah, hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian global.
“Walaupun kita merasa aman dan tidak panik, kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk,” ucap Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.