RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Hukum menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) bersama perwakilan perusahaan teknologi global di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan regulasi digital, perlindungan anak, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi.
Sejumlah perusahaan yang hadir antara lain Meta, Google, Apple, dan Salesforce. Mereka menyatakan komitmen mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital.
Menteri Hukum menegaskan, transformasi digital telah melahirkan ekosistem baru, termasuk tumbuhnya kreator konten. Namun, Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab melindungi kelompok rentan.
Baca juga : Amartha Empower Perluas Peran Donasi Digital Dukung Pemberdayaan Ekonomi Desa
“Transformasi digital membuka banyak peluang, tetapi perlindungan anak tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Data 2025 mencatat sekitar 240 juta pengguna internet di Indonesia. Sekitar 70 juta di antaranya anak di bawah 16 tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah membatasi akses media sosial bagi anak melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Maret 2026.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong keadilan royalti bagi pelaku industri kreatif. Tata kelola distribusi nilai ekonomi di ekosistem digital diharapkan lebih adil dan transparan. Isu perkembangan kecerdasan buatan juga menjadi perhatian.
Baca juga : Idul Fitri Momentum Perkuat Solidaritas Dan Peran Perempuan
“Tujuan kami melindungi kreator dan menjaga keseimbangan distribusi nilai ekonomi,” kata Menteri Hukum.
Executive Vice President USABC Marc Mealy menyatakan dukungan terhadap kebijakan Indonesia. Ia menyebut pihaknya siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Dukungan serupa disampaikan perwakilan Meta Indonesia dan Google Indonesia. Mereka juga memberikan masukan terkait pelibatan industri dalam penyusunan regulasi, kejelasan implementasi kebijakan, serta isu perlindungan data.
Baca juga : Menag Dukung PP Tunas: Ruang Digital Perlu Fondasi Agama dan Etika
Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum menegaskan Pemerintah terbuka terhadap dialog. Proses harmonisasi regulasi akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah dan mitra internasional dalam membangun regulasi digital yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.