RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2026 di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut mempertemukan 10 provinsi untuk memperkuat kerja sama antardaerah menghadapi tantangan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.
Rapat kerja mengusung tema “Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional”. Forum dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta pimpinan delegasi dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hadir pula delegasi dari Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Riau sebagai provinsi mitra.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sinergi antardaerah menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pangan dan energi yang terus berkembang.
“Kolaborasi antar provinsi perlu diperkuat agar program pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan merata,” ujarnya di Semarang, Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, seluruh delegasi juga membahas dukungan program dan anggaran terhadap Rencana Aksi enam bidang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2027.
Baca juga : IPA Convex 2026 Perkuat Kolaborasi Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi
“Rakergub FKD-MPU 2026 menghasilkan enam kesepakatan strategis yang dituangkan dalam Berita Acara Rakergub dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota,” jelasnya.
Penandatanganan disaksikan Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro. Kesepakatan pertama yaitu memperkuat ketahanan pangan secara terpadu sebagai respons terhadap dampak El Niño pada produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
Kesepakatan kedua mendorong kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan di seluruh provinsi anggota MPU.
Selain itu, forum juga menyepakati penguatan ketahanan energi sebagai respons terhadap tantangan krisis energi global serta implementasi Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama FKD-MPU pada tahun anggaran 2027 secara konsisten dan terukur.
Para kepala daerah juga menyatakan dukungan terhadap Program Kerja Prioritas Nasional bidang infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, khususnya pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Kesepakatan lainnya mencakup koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan seluruh hasil Rakergub FKD-MPU 2026 secara berkelanjutan.
Baca juga : Cek Gudang Bulog Garut, Husein Pastikan Ketahanan Pangan Aman
Penandatanganan berita acara tersebut menjadi penegasan komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam memperkuat kolaborasi pembangunan daerah dan mendukung swasembada pangan serta ketahanan energi nasional.
Forum tersebut juga menghadirkan diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Dessy Anwar. Tiga narasumber dari pemerintah pusat memaparkan strategi nasional terkait pangan dan energi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan materi bertajuk “Memperkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi yang Berkelanjutan”.
Paparan tersebut membahas penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga kerja sama antardaerah untuk mendukung program strategis nasional.
Selain itu, Bima Arya juga menjelaskan pentingnya kolaborasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan energi di tengah tantangan global.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah turut memaparkan strategi menghadapi dampak El Niño terhadap ketersediaan pangan nasional.
Baca juga : DPR Minta Evaluasi Batas 30% Belanja Pegawai Di Daerah
Dalam paparannya, Tin Latifah menjelaskan proyeksi dampak musim kemarau panjang di 10 provinsi anggota FKD-MPU serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
Strategi tersebut mencakup sistem peringatan dini wilayah rawan gagal panen, diversifikasi pangan lokal, hingga penguatan cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas pasokan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Dia menjelaskan, pentingnya tata kelola energi daerah, investasi sektor energi, serta pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel kepala daerah dan pimpinan delegasi dari 10 provinsi anggota FKD-MPU. Pembahasan mencakup upaya menghadapi musim kemarau panjang 2026-2027, distribusi surplus pangan antarwilayah, efisiensi energi, hingga kebijakan green energy.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama, ramah tamah, dan networking antar delegasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.