RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga 13 Juni 2026, realisasi pembangunan rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit.
Capaian tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim di Kantor Bakom RI, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
“Hingga pekan kedua bulan ini, realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” ungkap Qodari.
Dia menjelaskan, capaian tersebut berasal dari empat jalur pelaksanaan program.
Rinciannya, jalur negara telah merealisasikan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91 persen. Jalur pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54 persen.
Kemudian, jalur swadaya telah merealisasikan 83.210 unit dari target 188.140 unit atau mencapai 44,23 persen. Selanjutnya, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.693 unit atau sebesar 11,07 persen.
Menurut Qodari, Program Pembangunan 3 Juta Rumah merupakan wujud komitmen Presiden dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Baca juga : Pemerintah Perluas Pasar Pekerja Migran Indonesia
Program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur dan membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Selain menyediakan rumah baru, program ini juga ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta renovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, kata Qodari, Pemerintah melibatkan berbagai instrumen pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, hingga partisipasi swadaya masyarakat.
“Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta,” ucap Qodari.
Selain pembangunan rumah baru, Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Hingga awal Juni 2026, progres program tersebut telah mencapai 13,51 persen dan ditargetkan seluruh pekerjaan fisik selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026.
Baca juga : Dipastikan PSI: Safari Jokowi Ke Daerah Bukan Agenda Politik
Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan agar penyaluran tepat sasaran.
Dari target sekitar 400 ribu unit rumah yang akan diperbaiki, proses verifikasi telah menjangkau sekitar 300 ribu unit dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Pemerintah memperkirakan proses verifikasi berlangsung selama 2 bulan, sedangkan pelaksanaan renovasi fisik membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
Dalam program BSPS, Pemerintah memberikan bantuan reguler sebesar Rp 20 juta per unit rumah, yang terdiri atas Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Khusus untuk Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan ditingkatkan menjadi Rp 25 juta per unit.
Sementara, untuk wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan mencapai Rp 40 juta per unit guna menyesuaikan tingginya biaya logistik dan distribusi material bangunan.
Untuk mendukung percepatan program tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,3 triliun dari APBN 2026.
Baca juga : PKB Banten Targetkan Raih Kursi Lebih Banyak
Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi sekaligus progres pelaksanaan tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, lanjut Qodari, Pemerintah juga mengakselerasi program gentengisasi yang telah terintegrasi dalam skema BSPS.
Program yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) itu diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk dalam negeri.
Qodari menjelaskan, program gentengisasi telah resmi dimulai pada 11 Maret 2026.
Saat peluncurannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melepas 14 truk yang mengangkut 75.000 unit genteng dari Sentra UMKM Genteng Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.
Hingga kini, total pemesanan genteng telah mencapai 24 truk dengan nilai transaksi sekitar Rp 3 miliar. Pemesanan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun sektor swasta. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 18 Juni 2026 dengan judul "Diungkap Kepala Bakom Pembangunan 3 Juta Rumah Sudah Tembus 324 Ribu Unit"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.