RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima aspirasi perwakilan 10 Asosiasi Pemerintah Desa terkait dukungan atas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sepuluh asosiasi desa tersebut antara lain Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), DPP Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), APDESI Merah Putih, Dewan Pimpinann Nasional (DPN) PPDI, dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI). Mereka menyatakan komitmen mengawal dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menteri Yandri menegaskan dukungan penuh dan aspirasi yang disampaikan 10 asosiasi desa tersebut akan menjadi daya dorong penting agar pelaksanaan Program MBG dan KDKMP pelaksanaannya semakin mantap, efektif, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh asosiasi desa yang mendukung penuh program Presiden melalui Asta Cita keenam. Dukungan ini menjadi penguat sekaligus daya dorong agar Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar terlaksana dengan baik," kata Yandri dalam jumpa pers di kantor Kementerian Desa PDT, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Bagi Menteri Yandri, pembangunan dari desa menjadi kunci pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan sebagaimana amanat Asta Cita keenam Presiden.
Baca juga : Pelopori Ajakan Naik Transum, Astra dapat Apresiasi dari Gubernur Pramono
Karena itu, sebagian besar pelaksanaan MBG maupun KDKMP akan digerakkan dari desa. Politisi PAN ini menjelaskan, Program MBG telah melahirkan berbagai desa tematik sebagai pemasok bahan baku, mulai dari desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila hingga desa ayam petelur.
Selain memperkuat rantai pasok pangan nasional, program tersebut juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.
Tidak hanya itu, program MBG ini juga telah melahirkan banyak kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sehingga hasilnya, setiap unit SPPG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.
"Tadi juga disampaikan bahwa masyarakat desa sangat merasakan manfaat MBG. Selama ini tidak semua warga desa bisa rutin mengonsumsi telur atau daging ayam. Setelah ada MBG, manfaatnya benar-benar dirasakan," ujarnya.
Selain MBG, Yandri menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi mesin baru penggerak ekonomi desa. Menurutnya, koperasi tidak hanya membuka lapangan kerja bagi warga setempat, tetapi juga menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
Baca juga : Jepang-WHO Bergandengan Atasi Kesenjangan Imunisasi Indonesia
Ia menyebut 20 persen pendapatan koperasi akan menjadi pendapatan desa, sedangkan 80 persen sisa hasil usaha akan kembali kepada masyarakat desa sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung.
Meski demikian, Yandri menjamin kedua program strategis tersebut akan terus dikawal dan dievaluasi sehingga tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Sementara itu, mewakili 10 asosiasi desa, Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Wardiyati membacakan pernyataan sikap bersama yang menegaskan komitmen organisasi desa menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menyukseskan Asta Cita keenam Presiden.
Dalam pernyataan tersebut, seluruh asosiasi mendukung penuh Program MBG karena dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong lahirnya desa-desa tematik sebagai pemasok bahan baku pangan.
Selain itu, mereka memandang MBG juga berperan penting memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar hingga masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga menjadi investasi penting menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Menteri Ekraf: Animasi Indonesia Terbang Mendunia Bersama Garuda di Dadaku
Seluruh asosiasi desa juga menyatakan dukungan penuh terhadap KDKMP sebagai lokomotif penggerak ekonomi desa yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, menekan angka kemiskinan, sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Asosiasi desa juga meminta Pemerintah menjadikan KDKMP sebagai pusat pelayanan kebutuhan produksi masyarakat desa, mulai dari penyediaan pupuk murah, sarana pertanian, perkebunan, perikanan hingga layanan kesehatan.
Di sisi lain, mereka juga mendorong Ppemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola MBG dan KDKMP agar kedua program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, efisien, bebas penyimpangan, dan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
"Mudah-mudahan Program Asta Cita Pak Presiden ke depan membawa masyarakat Indoesia sejahtera, mandiri dan bermartabat," pungkasnya.
Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Ketua/Sekjen 10 asosiasi desa, yakni PAPDESI, APDESI Merah Putih, PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, AKSI, KOMPAKDESI, dan GEMA Desa sebagai bentuk komitmen bersama mengawal pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia yang digagas Kementerian Desa dan PDT.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.