RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD terhadap produk lokal.
Menurut Agus, setiap belanja terhadap produk dalam negeri akan menciptakan efek berganda yang mampu meningkatkan utilisasi industri, memperkuat rantai pasok domestik, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja.
"P3DN bukan sekadar kebijakan pengadaan barang dan jasa, tetapi merupakan strategi besar untuk memperkuat struktur industri nasional," kata Agus saat membuka P3DN Summit 2026 Lintas Kementerian di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia mengatakan, industri pengolahan nasional saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, perubahan iklim, hingga meningkatnya persaingan produk impor di pasar domestik.
Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar yang perlu dimanfaatkan sebagai kekuatan utama untuk menjaga pertumbuhan sektor manufaktur. Agus menyebut sekitar 78,39 persen produk manufaktur nasional masih dipasarkan di dalam negeri sehingga keberlanjutan industri sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan pasar domestik.
Baca juga : Kementerian PU Siapkan Infrastruktur Kawasan Industri Mobil Nasional Di Subang
"Salah satu instrumen paling efektif untuk memperkuat permintaan domestik adalah melalui implementasi P3DN. Belanja pemerintah harus menjadi demand creator bagi industri nasional," ujarnya.
Menperin menjelaskan penguatan industri nasional memerlukan strategi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir agar mampu menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam negeri. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan penggunaan bahan baku, komponen, mesin, dan jasa pendukung lokal sekaligus memperluas diversifikasi produk dan pasar.
Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, industri permesinan, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung lainnya.
Pada kesempatan itu, Agus mengapresiasi komitmen Pertamina Group yang menjadikan P3DN sebagai bagian dari strategi pengadaan perusahaan. Pada 2025, realisasi belanja produk dalam negeri Pertamina mencapai sekitar Rp 531,5 triliun, dengan Rp 309,6 triliun di antaranya dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur, operasional, dan pemeliharaan yang menyerap produk manufaktur nasional.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa kepada UMKM melalui platform digital mencapai Rp 14,2 triliun.
Baca juga : Mensesneg: Pengemudi Ojol Jadi UMKM Masih Dikaji, Aturan Terus Disempurnakan
"Pemerintah mengapresiasi komitmen Pertamina yang telah menempatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan," kata Agus.
Menperin juga menekankan pentingnya penguatan instrumen perlindungan industri nasional di tengah meningkatnya persaingan perdagangan global. Menurut dia, pemerintah perlu mengoptimalkan penerapan persyaratan teknis, Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan di pintu masuk, Persetujuan Impor berbasis Pertimbangan Teknis, hingga instrumen perdagangan seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguard) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
"Dengan penguatan instrumen tersebut, kita ingin menciptakan iklim usaha yang semakin sehat sehingga utilisasi industri nasional meningkat dan daya saing produk Indonesia semakin kuat," ujarnya.
Agus mengungkapkan hasil kajian Peneliti Ekonomi bersama Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) Kemenperin menunjukkan setiap Rp 1 belanja produk dalam negeri mampu menghasilkan efek berganda sebesar 2,2 kali terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, simulasi Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan substitusi belanja pemerintah dan BUMN sebesar Rp 400 triliun dari produk impor ke produk dalam negeri berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71 persen dan menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp 627,58 triliun.
Baca juga : Purbaya Siapkan PFII Jadi Mesin Baru Pembiayaan Global RI
Kemenperin juga terus mempercepat reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari implementasi P3DN. Hingga 21 Juli 2026, pemerintah telah menerbitkan 56.555 sertifikat TKDN yang mencakup lebih dari 7.000 perusahaan industri.
Reformasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang menyederhanakan proses sertifikasi agar lebih cepat, mudah, dan efisien.
"Reformasi TKDN dibangun di atas empat pilar utama, yaitu insentif, sederhana, mudah, dan cepat," ujar Agus.
Menutup sambutannya, Agus mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan P3DN sebagai gerakan nasional untuk memperkuat struktur industri Indonesia dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.