RM.id Rakyat Merdeka - Rentetan isu negatif yang belakangan menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tidak terlepas dari upayanya melakukan pembenahan birokrasi di lingkungan Kementerian PU.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga, derasnya pemberitaan negatif merupakan bentuk serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
Trubus menilai, pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian di antaranya bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan reformasi yang tengah dilakukan di Kementerian PU.
"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat," ujar Trubus di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain mengenai rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai.
Atas berbagai isu tersebut, Dody maupun Kementerian PU telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan yang beredar.
Baca juga : Dukung Swasembada Pangan, Menteri PU Tancap Gas Bangun Irigasi dan Jalan Merauke
Menurut Trubus, pihak yang selama ini diduga memperoleh keuntungan dari proyek-proyek infrastruktur berpotensi menjadi pihak yang merasa dirugikan setelah Dody memperketat pengawasan dan melakukan rotasi sejumlah pejabat.
"Karena mereka selama ini kesulitan dengan Pak Dody. Mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur tidak lagi bergerak bebas," duganya.
Meski demikian, Trubus menegaskan dugaan adanya serangan balik tersebut masih memerlukan pembuktian. Hingga kini belum ada temuan resmi yang menunjukkan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.
Trubus menduga, sebagian isu yang berkembang berpotensi berasal dari pihak-pihak lama di lingkungan Kementerian PU yang terdampak oleh kebijakan pembenahan organisasi.
Dugaan itu dikaitkan dengan langkah Dody memperkuat disiplin internal serta merombak struktur pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, kata dia, adalah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ribuan pegawai yang terindikasi terlibat transaksi judi online alias judol.
"Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an pegawai yang terindikasi judi online. Berarti harus ada pembenahan serius di internal Kementerian PU, mulai dari eselon satu hingga ke bawah," tuturnya.
Baca juga : Bendungan Keureuto Jaga Pasokan Air Aceh Saat Musim Kemarau
Menurut Trubus, rotasi jabatan perlu dilakukan terhadap pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu agar potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan.
"(Pejabat) yang sudah lama menjabat memang perlu dilakukan rotasi atau pergantian. Ini bagian dari pembenahan organisasi," ucap Trubus.
Ia menilai pejabat yang bertahun-tahun tidak mengalami rotasi berpotensi menjadi pihak yang merasa dirugikan, terutama jika berkaitan dengan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek infrastruktur.
Sebagai contoh, Trubus menyinggung persoalan yang pernah mencuat dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (Tol MBZ). Menurutnya, dugaan penyimpangan pada proyek-proyek infrastruktur harus dicegah agar tidak kembali terulang.
Trubus menilai, pembenahan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Ia menyarankan pembentukan tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Dasarnya harus bukti," ujarnya.
Menurut dia, pemeriksaan dapat mencakup pola pengadaan barang dan jasa, pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kualitas pekerjaan.
Baca juga : Tinjau Sekolah Rakyat Mamuju, Menteri Dody Targetkan Rampung Akhir Agustus
Trubus juga berpendapat bahwa dugaan praktik mafia infrastruktur, jika memang ada, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
Namun demikian, ia menegaskan keberadaan jaringan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek.
Menurut Trubus, pembenahan di tubuh Kementerian PU sangat bergantung pada komitmen pemerintah.
"Ini tergantung political will. Kalau memang ingin diselesaikan, tentu pembersihan bisa dilakukan. Tinggal bagaimana Pak Dody menyelesaikannya," katanya.
Ia menambahkan, dukungan Presiden Prabowo Subianto diperlukan agar proses pembenahan birokrasi dapat berjalan konsisten meski menghadapi berbagai tekanan.
"Sebagai pembantu Presiden, tentu persoalan internal kementerian sudah dikomunikasikan, meski tidak harus semuanya disampaikan secara terbuka kepada publik," pungkas Trubus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.