RM.id Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap menjadi jembatan aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Melalui dialog bersama perwakilan buruh, Kapolri berkomitmen membantu menyampaikan berbagai masukan kepada DPR agar revisi regulasi tersebut mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri dialog bersama jajaran KBPBI di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (7/8/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi Polri untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan.
Dalam dialog tersebut, Kapolri menerima sejumlah masukan mengenai substansi yang menjadi perhatian kalangan buruh. Dia menegaskan, Polri siap membantu menyampaikan poin-poin aspirasi tersebut kepada DPR agar pembahasan revisi RUU Ketenagakerjaan berjalan melalui dialog dan musyawarah, serta menghasilkan regulasi yang adil bagi seluruh pihak.
Kapolri tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut Perwakilan KBPBI sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan konfederasi buruh. Antara lain Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Petrus Karel Sahetapy, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, serta pimpinan konfederasi dan federasi buruh lainnya.
Dalam dialog hangat tersebut, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah poin yang menjadi perhatian utama kalangan buruh dalam RUU Ketenagakerjaan.
Baca juga : Satukan Layanan Publik Yang Sederhana, Cepat Dan Aman
Kapolri menegaskan, Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif antara buruh, Pemerintah dan DPR agar proses pembahasan regulasi berjalan melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan,” kata Kapolri.
Menurut Kapolri, aspirasi pekerja menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Dia berharap, RUU Ketenagakerjaan nantinya mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan Pemerintah.
Kapolri juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib, aman dan sesuai aturan hukum.
“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujarnya.
Dia berharap, pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
“Mari kita kawal bersama-sama, sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” ucapnya.
Baca juga : Golkar Santai Sikapi Adanya Kabinet Bayangan
Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Kapolri yang membuka ruang dialog langsung dengan para pimpinan buruh. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
“Ini menjadi sejarah yang sangat baik karena ruang komunikasi antara buruh dan Pemerintah semakin terbuka,” ujar Andi Gani.
Andi Gani menegaskan, KBPBI yang terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi serikat buruh merupakan representasi mayoritas kekuatan buruh di Indonesia.
“90 persen kekuatan buruh berada di KBPBI,” tegasnya.
Dia juga membantah klaim Presiden KSPI Said Iqbal yang menyebut tidak akan ada aksi buruh pada Agustus hingga September 2026.
“Kami menolak klaim sepihak tersebut karena tidak mewakili sikap KBPBI. Penundaan aksi dilakukan karena adanya ruang dialog yang dibuka DPR, Pemerintah, serta komunikasi yang sangat baik dengan Pak Kapolri,” ungkapnya.
Meski demikian, Andi Gani memastikan KBPBI tetap membuka kemungkinan menggelar aksi apabila aspirasi buruh tidak diakomodasi dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Baca juga : Gubernur Kalteng Kerahkan Ansor-Banser Cegah Karhutla
“Kalau pada akhirnya kami harus melakukan aksi, kami pastikan dilakukan secara tertib, aman, dan damai. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang,” ucapnya.
Andi Gani menambahkan, KBPBI dijadwalkan melakukan dialog dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR pada 18 Agustus mendatang.
Dia menyebut, Kapolri juga menyatakan kesediaannya membantu menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat selesai sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada akhir Oktober 2026.
KBPBI terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi serikat buruh, di antaranya KSPSI AGN, KSPSI M-JH, KSPSI YRS, KSPSI 1973, KSBSI, KBMI, KASBI, KASPEK Indonesia, KSPN, ASPIRASI, KSARBUMUSI, GSBI, KSN, FSPPGI, FPBI dan SBSI 92. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 9 Agustus 2026 dengan judul "Soal RUU Ketenagakerjaan Kapolri Siap Jadi Jembatan Aspirasi Koalisi Besar Buruh"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.