Golkar Santai Sikapi Adanya Kabinet Bayangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembentukan kabinet bayangan oleh sejumlah elemen masyarakat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Hanya saja, kebebasan tersebut harus dibarengi tanggung jawab publik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, demokrasi tidak hanya menyediakan ruang untuk kebebasan dan ekspresi politik. Dia mengatakan, demokrasi juga menuntut tanggung jawab, dedikasi, serta kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 

"Di era demokrasi, orang memang bisa membuat apa saja. Yang serius bisa, yang sensasional juga bisa, bahkan membuat bayangan juga bisa. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik," ujar Idrus di Jakarta, Jumat (7/8/2026). 

Idrus menilai, alasan pembentukan kabinet bayangan yang didasarkan pada anggapan melemahnya fungsi oposisi masih menyisakan pertanyaan. Sebab, tidak ada satu kelompok pun yang memiliki kewenangan untuk mengklaim suatu kebijakan Pemerintah sebagai benar atau salah secara sepihak. 

Baca juga : Gubernur Kalteng Kerahkan Ansor-Banser Cegah Karhutla

"Dalam demokrasi setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik," tegasnya. 

Dia mengakui, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang sehat semestinya membuka ruang dialog, koreksi, dan perdebatan, bukan berubah menjadi klaim kebenaran yang bersifat mutlak. 

"Ruang publik jangan sampai bergeser menjadi arena penghakiman politik," tegasnya. 

Menurut mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini, kecenderungan memperlakukan opini publik layaknya putusan pengadilan justru dapat menurunkan kualitas demokrasi. Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap Pemerintah. 

Baca juga : Kru Kembali Selamat Ke Tanah Air, Kapal Pertamina Pride Lintasi Selat Hormuz

Idrus juga mengingatkan agar kehidupan politik nasional tidak terjebak dalam "inflasi simbolik". Yakni, semakin banyak simbol dan atraksi politik, tetapi tidak diikuti peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa. 

"Indonesia tidak kekurangan kelompok yang mampu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Tapi, yang lebih penting adalah bagaimana kritik tersebut diterjemahkan menjadi solusi dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya. 

Karena itu, Idrus mengajak publik menguji setiap kreativitas politik melalui tiga pertanyaan. Pertama, apakah mampu memperluas pengetahuan publik. Kedua, apakah memperkuat kualitas pengambilan keputusan nasional. Ketiga, apakah menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan sekadar menghadirkan sensasi politik. 

"Jangan sampai demokrasi bergeser dari politik penyelesaian masalah atau problem solving politics menjadi politik demonstrasi atau demonstrative politics, yang lebih mengejar perhatian publik ketimbang menghadirkan solusi," ujarnya. 

Baca juga : Jakarta Targetkan Sampah Ke Bantargebang Menyusut

Idrus menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, pengembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim. Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, membutuhkan riset, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.