Satukan Layanan Publik Yang Sederhana, Cepat Dan Aman

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta tidak lagi berlomba membangun aplikasi dalam transformasi digital. Yang lebih penting adalah menyatukan proses bisnis, data dan sistem antarkementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah agar masyarakat memperoleh layanan publik yang lebih sederhana, cepat, aman dan terpercaya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang mampu menghadirkan layanan publik terintegrasi, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun Pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Rini di acara Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Rini, pelayanan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sepanjang siklus kehidupan, bukan berdasarkan batas kewenangan setiap instansi. Karena itu, kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga dengan keterbatasan akses digital, perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi bersama. Infrastruktur ini mencakup identitas digital, pertukaran data, sistem pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dengan fondasi tersebut, kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah dapat menghadirkan layanan yang saling terhubung tanpa harus membangun sistem secara terpisah.

Baca juga : Golkar Santai Sikapi Adanya Kabinet Bayangan

Penerapan DPI antara lain diwujudkan melalui digitalisasi penyaluran bantuan sosial di 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota. Sekitar 67 persen wilayah implementasinya berada di luar Pulau Jawa dengan cakupan sekitar 111 juta penduduk atau 36,6 juta rumah tangga.

Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik dan pertukaran data yang aman mampu memangkas proses verifikasi kelayakan bantuan sosial.

Proses yang sebelumnya membutuhkan sekitar 75-200 hari kini dapat dilakukan dalam waktu satu menit hingga enam jam.

Biaya verifikasi pun turun dari sekitar Rp 150.000 menjadi sekitar Rp 10.000 atau bahkan lebih rendah.

“Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Rini.

Dia mengingatkan, transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Karena itu, Pemerintah menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, maupun layanan digital jarak jauh. Dengan demikian, setiap warga dapat mengakses pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisinya.

Baca juga : Gubernur Kalteng Kerahkan Ansor-Banser Cegah Karhutla

“Yang harus disatukan itu proses bisnis, data dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih,” ucapnya.

Rini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, industri digital, perguruan tinggi, masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan, terlibat sejak awal dalam membangun layanan publik digital yang inklusif.

Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi agar transformasi digital tidak hanya menghadirkan teknologi yang semakin maju, tetapi juga pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat, membuka akses yang setara dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dari pelayanan publik.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, Indonesia tengah memasuki fase penting transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Edwin, penguatan ekosistem digital harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur digital, peningkatan talenta digital, investasi, serta tata kelola yang aman dan terpercaya. Langkah tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada dengan Edwin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menegaskan, keamanan siber menjadi fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

Baca juga : Menko Airlangga Optimistis Prospek Ekonomi RI Cerah

Digitalisasi layanan publik yang cepat, efisien, transparan dan responsif, menurut Nugroho, harus diiringi penguatan ketahanan siber. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Presiden Direktur Adhouse Clarion Events Toerangga Putra menambahkan, DTI Series 2026 menjadi wadah kolaborasi Pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi dan penyedia teknologi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Forum tersebut menghadirkan lebih dari 260 pembicara dan 133 sesi konferensi sebagai ruang untuk berbagi inovasi, pengalaman, serta memperkuat kemitraan lintas sektor. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Minggu, 9 Agustus 2026 dengan judul "Pemerintah Nggak Butuh Banyak Aplikasi Satukan Layanan Publik Yang Sederhana, Cepat Dan Aman"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.