RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar dalam memastikan anggaran yang mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari benar-benar tepat sasaran dan efisien.
Pemerintah pun mulai membenahi tata kelola program, termasuk mengevaluasi standar harga dan validitas data penerima manfaat.
Program MBG kembali bergulir pada Senin (13/7), bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.
Di tengah besarnya anggaran yang diserap, pemerintah didorong segera memperkuat tata kelola untuk mencegah kebocoran fiskal sekaligus menutup celah praktik korupsi.
Langkah pembenahan mulai terlihat dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji ulang efektivitas program, mulai dari standardisasi harga hingga validitas data penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pemerintah kini mengevaluasi harga patokan Rp 15.000 per porsi yang selama ini dinilai terlalu kaku jika diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : Akurasi Data Desil Demi Bansos Tepat Sasaran
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” ujar Agustina Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta.
Selain persoalan harga, BGN juga membenahi ketimpangan distribusi agar program MBG lebih banyak dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Agustina mengatakan Presiden juga meminta validasi data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat diperbaiki sehingga program tidak lagi diberikan kepada kelompok yang tidak berhak.
“Bapak Presiden benar-benar memberikan arahan agar data diperbaiki dulu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi, fokuskan pada desil bawah di daerah tertinggal,” tambahnya.
Usulan Lelang Kombinatorial seperti di Cili
Di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola, kalangan akademisi menyoroti sistem pengadaan yang dinilai masih rentan menimbulkan inefisiensi dan membuka celah praktik korupsi.
Dhanan Sarwo Utomo, Assistant Professor bidang Riset Operasional di Heriot-Watt University, menilai persoalan tersebut salah satunya berakar dari perencanaan yang belum sepenuhnya memanfaatkan pendekatan sains dan data.
Baca juga : Sabar Tobing: Transparansi Data Menuntut Konsistensi Keuangan Wajib Pajak
“Yang terjadi pada MBG bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Sistem ini sejak awal dibajak oleh pemburu rente karena sistem konvensional mematok harga secara kaku, tanpa mengindahkan jumlah porsi dan kepadatan wilayah yang bisa dipegang mitra,” tegas Dhanan.
Menurut Dhanan, Indonesia tidak perlu mencari solusi tanpa rujukan. Pendekatan matematika melalui metode lelang kombinatorial, seperti yang diterapkan pada program Programa de Alimentación Escolar (PAE) di Cili, dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.
Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan dengan harga standar yang kaku. Sebaliknya, mitra dapat bersaing secara terbuka dengan menawarkan harga terbaik untuk sebuah paket wilayah yang berdekatan.
Pengelompokan wilayah yang berdekatan dengan volume besar memungkinkan mitra menekan biaya operasional, antara lain melalui rute logistik yang lebih efisien dan pembelian bahan pangan secara grosir.
Efisiensi tersebut kemudian dapat diterjemahkan menjadi harga yang lebih rendah bagi negara.
“Sistem semacam ini sangat ampuh menutup celah korupsi dan praktik bagi-bagi jatah. Penentuan pemenang tender tidak lagi bergantung pada lobi-lobi di ruang tertutup atau kedekatan politik, melainkan dihitung murni secara matematis dengan komputer yang transparan,” jelas Dhanan.
Baca juga : 97% Untuk MBG 3% Operasional
Menurut dia, apabila skema pengadaan berbasis sains tersebut diterapkan, negara tidak hanya berpeluang memperoleh efisiensi harga dari penyedia jasa, tetapi juga dapat mengamankan anggaran negara tanpa mematikan peran pelaku usaha kecil.
“Penerapan sistem ini terbukti menghemat kas negara hingga 8 persen di Cili. Jika diterapkan pada anggaran MBG kita, penghematannya bisa mencapai Rp 26 triliun. Pemerintah juga tetap bisa membatasi kuota monopoli perusahaan besar, sehingga sisa wilayahnya wajib didistribusikan kepada pelaku UMKM lokal,” tutupnya.
Dengan evaluasi yang tengah dilakukan BGN dan adanya alternatif solusi berbasis riset operasional, publik kini menanti pembenahan tata kelola MBG.
Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda besar dengan kebutuhan anggaran yang signifikan, tetapi benar-benar menjadi investasi sosial yang efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.