RM.id Rakyat Merdeka - Jangan coba-coba mempermainkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19. Sebab, dana tersebut akan dipelototi oleh pemerintah.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.
"Tujuannya, supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran, dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4).
Dia meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, Pendamping Desa dan masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini. "Laporkan segera jika ada kejanggalan-kejanggalan di lapangan," ujarnya.
Baca juga : Kemendagri Dorong Daerah Perbesar Realokasi Anggaran Untuk Covid-19
Dijelaskan, program BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah, dalam meringankan beban masyarakat akibat wabah Covid-19.
"Progam BLT Desa adalah wujud kepedulian Presiden kepada warga desa yang menderita akibat wabah ini," kata Budi Arie.
Wabah penyakit tersebut sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi sebagai Bencana Nasional. Sehingga, semua pihak harus menjaga keberhasilan program BLT tersebut.
"Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi. Termasuk, mempermainkan dana BLT. Kami berharap, tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini," kata Budi Arie.
Baca juga : Tangani Wabah Corona, Kemenristek Gandeng 165 Peneliti Diaspora
Program BLT yang besarnya Rp 22 triliun itu dibiayai dari APBN. Sedangkan Anggaran Program BLT, diambil dari sebagian Dana Desa tahun 2020, yang totalnya Rp 72 triliun.
Masyarakat miskin di desa akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, dari bulan April s.d Juni 2020.
Ada sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.
"Progam BLT Desa ini harus tepat sasaran. Cash transfer ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul. Pendataan warga penerima program ini sedang dilakukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan program PKH dan Bantuan Tunai Non Pangan, agar tepat sasaran. Warga desa yang berhak, wajib menerimanya. Harus tepat sasaran," tandas Budi Arie.
Baca juga : Mantan Manajer Timnas Andi Darussalam Tabusalla Positif Covid-19
"Mekanisme pengawasan juga tengah disusun, untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif, sesuai arahan Presiden Jokowi," pungkasnya. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.