Sebelumnya
Risma menanbahkan ke depan penanganan berbagai permasalahan masalah sosial tidak bisa ditangani oleh satu Kementerian/Lembaga (K/L) saja, melainkan harus berkolaborasi, gotong royong serta menjalin sinergitas, sehingga masalah bisa diatasi dan diakselerasi dengan komprehensif dan terpadu.
“Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat semakian kompleks dan dinamis, termasuk bagi PPKS dan tidak ada pilihan selain harus meningkatkan kolaborasi, gotong royong dan sinergitas di antara K/L yang ada. Kami percaya berbagai permasalahan tersebut bisa segera diatasi dengan baik, ” ujar Risma.
Baca juga : Kasus Corona Turun, Polri Puji Masyarakat Yang Mulai Disiplin
Risma menyatakan Puskesos – SLRT juga bisa membantu dalam memvalidasi data penerima bansos di lapangan. Tapi sebelumnya di Kementerian Sosial telah dilakukan perbaikan data yang telah mengakibatkan kesalahan program dan menjadi temukan oleh pihak KPK, BPK, dan BPKP terkait keakuratan data.
“Di awal menjabat dan berangkat dari temuan dari KPK, BPK, dan BPKP tentang keakuratan data. Saya analisis apa yang salah dari data dan ternyata database kemiskinan bersumber dari banyak basis dan itu menjadi temuan dikarenakan banyaknya data ganda," ujarnya.
Baca juga : Integrasi Posyandu Untuk Tingkatkan Pelayanan Praktis Bagi Warga Desa
Data ganda itu menurut Risma berarti ada nama, namun tidak ada di data kependudukan dan diputuskan ditidurkan pada April lalu.
"Kami menindaklanjuti dengan meminta pada Pemerintah daerah (Pemda) agar mengusulkan data-data baru kurang lebih 1.440.000 jiwa, " ujar Risma. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.