Sebelumnya
Johan mengatakan, Presiden selalu mengingatkan jajaran kabinet agar tidak korupsi. Tidak merampok duit rakyat. Apakah para menteri yang tersangkut kasus di KPK akan diganti? Johan menjawab diplomatis. Urusan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden.
“Kalau berstatus tersangka, akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi, karena memang ada informasi yang diperlukan,” kata Johan.
Mensesneg Pratikno malah lebih lugas menyampaikan klarifikasi. Dia mengaku belum mendapat informasi terkait reshuffle. Pratikno menyebut, para menteri semuanya bekerja dengan baik. Soal kabar reshuffle, setelah Lebaran, bekas rektor UGM ini enggan berspekulasi.
Baca juga : Menpora Turut Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor
“Nggak ada pembahasan mengenai itu,” tuntasnya. Seskab Pramono Anung menegaskan, reshuffle adalah kewenangan Jokowi. Dan tentunya Presiden akan mempertimbangkan banyak hal saat akan mengambil keputusan tersebut.
Yang jelas, kata Pramono, pikiran Jokowi saat ini masih fokus untuk menyelesaikan hal yang menyangkut penetapan KPU, pilpres dan sebagainya.
“Jadi pikirannya masih ke sana,” kata Pramono, Rabu (8/5). Meski ditanggapi adem- ayem oleh Istana, ramainya isu ini bikin deg-degan para menteri dan parpol asal menteri tersebut. Menpora Imam Nahrawi yang ikut jadi sorotan, mengaku tidak tahu terkait isu tersebut.
Baca juga : Banyak WNI Ke Luar Negeri Pada Hari Pencoblosan
“Sekarang saya fokus kerja, kerja, dan kerja, ini buktinya antar menteri rapat koordinasi,” kata Imam usai rapat di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (8/5). “Meskipun bulan puasa, meskipun Idul Fitri, tetap harus kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Nasdem Johnny G Plate tak mempermasalahkan jika ada reshuffle kabinet. Menurut dia, reshuffle itu tidak selalu memberhentikan. Bisa juga mengganti, atau menggeser secara horisontal, bisa juga.
Johnny menegaskan, Nasdem menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Presiden. Karena tugas Nasdem adalah mengawal pemerintahan, bukan mengawal menteri. “Kami menghormati hak prerogatif presiden,” kata Johnny.
Baca juga : Menjual Kabinet Bayangan
Senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Dia bilang, andai menteri dari PPP dicopot, dia mengatakan partai siap menyodorkan nama baru.
“Kita serahkan sepenuhnya pada presiden, partai kewajibannya kalau ada kadernya di kabinet dicopot kemudian diminta presiden siapkan kader lain, kami siap untuk sampaikan pada presiden kader lain,” kata Arsul, Rabu (8/5). [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.