RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar mengatakan, revolusi tidak bisa dilakukan di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Di mata masyarakat kita, 70 persen lebih, puas dengan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan tindakan langkah-langkah yang sifatnya begitu," kata Agum di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/5).
Baca juga : Ketum ReJO Yakin Demokrat Pro Jokowi
Agum mengatakan, revolusi cuma bisa diarahkan untuk mengusir penjajah dalam rangka merebut kemerdekaan. Revolusi juga digunakan untuk melawan rezim otoriter yang diktator. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia, tidak puas dengan kepemimpinannya.
Sementara era pemerintahan Jokowi, kata Agum, mayoritas masyarakat puas dengan kinerjanya, dan dibuktikan dengan hasil Pilpres 2019.
Baca juga : Bekas Caleg, Nggak Mau Di Tempat Kami
Agum kemudian membandingkan dengan situasi pada 1998. Saat itu, mayoritas rakyat tidak puas dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga muncul protes dari yang sifatnya hanya riak kecil, lalu menjadi gelombang karena dipicu krisis moneter dan multidimensi.
"Sangat sulit bisa mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional. Jadi syarat pertama saja sudah tumbang," katanya.
Baca juga : Messi Ok, Setan Merah Keok
Soal revolusi sebelumnya, muncul dalam video politikus Partai Gerindra Permadi yang tersebar, melalui YouTube. Pengacara Fajri Syafi'i pun melaporkan Permadi ke Polda Metro Jaya, lantaran pernyataan Permadi di video itu berpotensi menyulut kebencian orang yang membaca dan melihatnya.(QAR)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.