Sebelumnya
Tak hanya menyetop pengiriman TKI, Menteri Ida juga sudah melaporkan langkah tegas ini kepada Pemerintah Malaysia. Harapannya, pihak Malaysia melaksanakan MoU yang sudah ditandatangani oleh 2 pimpinan negara.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menilai, sejak dulu Malaysia menikmati penggunaan tenaga kerja informal dari indonesia. Malaysia bisa membayar murah para TKI yang tidak sesuai kesepakatan kedua negara. Bahkan tenaga kerja informal tersebut jumlahnya mencapai 50 persen lebih banyak dari yang formal.
Baca juga : Menaker Sedang Beri Pelajaran Ke Malaysia
Politisi NasDem itu menilai, carut-marut penempatan TKI jangan hanya menyalahkan pemerintah Malaysia saja. Sebab, di dalam negeri juga banyak oknum yang justru memfasilitasi keberangkatan tenaga kerja informal tersebut melalui "pintu-pintu tikus". “Bahkan di Bandara Juanda Surabaya lebih kasat mata lagi," sebut Irma.
Menurutnya, jika ingin membenahi dan melindungi TKI, jangan cuma benahi MOU secara formal saja. Pemerintah juga harus menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pengelolaan TKI yang keluar melalui pintu tikus dan ini dilindungi oleh aparat.
Baca juga : Menteri Hadi Ingatkan PPAT Tidak Terlibat Mafia Tanah
"Hanya dengan itu, TKI kita bisa bermartabat, sejahtera dan terlindungi. Selain meningkatkan skill mereka tentu, agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja internasional," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.