Sebelumnya
Srettha adalah sosok yang diajukan Partai Pheu Thai sebagai PM. Pheu Thai, partai terkait Thaksin, mengungkapkan bahwa upayanya membentuk pemerintahan baru di Thailand sudah mendapat dukungan dari 14 partai, termasuk dua partai yang berafiliasi dengan militer.
Selama berpekan-pekan parlemen Thailand menemui jalan buntu dalam membentuk pemerintahan baru, setelah pemilu 14 Mei lalu. Pemilu itu didominasi dua partai oposisi. Move Forward Party (MFP) yang memperoleh suara terbanyak dan Pheu Thai yang menduduki urutan kedua terbanyak. Kedua partai itu mengalahkan partai-partai konservatif pro-militer dalam pemilu.
Baca juga : Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Pulkam, Pendukung Rela Nginap Di Area Bandara
Pemilu kali ini dianggap sebagai penolakan publik terhadap sembilan tahun pemerintahan yang dipimpin atau didukung militer, yang menggulingkan pemerintahan Thaksin pada 2006 saat Thaksin berada di New York, Amerika Serikat, menghadiri pertemuan PBB. Taipan Thailand itu menjabat sebagai PM dari 2001.
Setelah kudeta itu, Thaksin sempat kembali ke Thailand, hingga akhirnya melarikan diri pada 2008 karena tuduhan korupsi. Dia terancam dipenjara 10 tahun karena tuduhan itu.
Baca juga : Mak Ganjar Gelar Pelatihan Kerajinan Tangan Dari Barang Bekas Di Kota Mataram
Pada 2014, Mahkamah Konstitusi mencopot adik Thaksin, Yinluck Shinawatra dari jabatan PM karena dianggap melakukaan penyalahgunaan kekuasaan karena memindahkan Kepala Dewan Keamanan Nasional, Thawil Pliensri, ke jabatan lain pada 2011. Hal ini dilakukan supaya Priewpan Damapong, kerabat Yingluck Shinawatra, bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional.
Sekarang, Srettha Thavisin dari Pheu mendapat dukungan dari 14 partai untuk menjadi perdana menteri dalam pemungutan suara parlemen. Partai itu mengambil alih prakarsa membentuk pemerintahan baru Thailand, setelah partai progresif Move Forward gagal membentuk pemerintahan bulan lalu. Kegagalan Move Forward itu menunjukkan perlawanan sengit kaum konservatif terhadap agenda anti-kemapanan, yang diusung partai itu.
Baca juga : Lawan Persija, Mihail Siap Ukir Sejarah
Move Forward sudah menyatakan tak akan mendukung koalisi multipartai Pheu Thai. Alasannya, langkah itu mendistorsi hasil pemilu dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Srettha (60), yang merupakan pendatang baru dalam politik Thailand, membutuhkan dukungan 375 anggota parlemen atau lebih dari separuh gabungan Majelis Tinggi dan Rendah Parlemen Thailand, agar bisa disahkan sebagai PM dan membentuk pemerintahan berikutnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.