RM.id Rakyat Merdeka - Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengajukan surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (20/5/2024). Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang tampak sewot, mengkritik putusan ICC.
Untuk pertama kalinya, Biden secara tegas membela Netanyahu. Beberapa bulan belakangan, Biden sempat slek dengan Netanyahu dan mengancam menghentikan bantuan untuk Israel dan memberi sanksi.
Kali ini, usai ICC menyampaikan niatan mengeluarkan surat penangkapan terhadap sekutunya, Biden kesal. “Permohonan jaksa ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” tegas Biden dilansir The Guardian, Selasa (21/5/2024).
Biden seolah tutup mata atas fakta lebih dari 35 ribu orang tewas di Jalur Gaza dalam serangan pasukan Israel. “Apa yang terjadi bukanlah genosida,” ucap Biden.
Baca juga : Ahli: Perubahan Desain Harus Disetujui Menteri
Surat perintah penangkapan ini dibuat karena Netanyahu dinilai telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza sejak 7 Oktober lalu.
Jaksa Karim Khan mengatakan, tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga akan masuk daftar penangkapan ICC. Keduanya telah melakukan tindakan yang menyebabkan kelaparan, pembunuhan yang disengaja dan pemusnahan.
Pengumuman ICC ini menjadikan Netanyahu sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga memiliki surat perintah penangkapan dari ICC atas agresi militer di Ukraina.
Penentu Pilpres AS
Tidak hanya jadi sorotan internasional, perang di Jalur Gaza merupakan salah isu penentu pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada 5 November mendatang, selain inflasi dan aborsi.
Baca juga : Angela Tee, Soraya Eksotis, Seksi Dan Manja
Hal itu disampaikan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia 2014-2016 Robert Blake di acara bertajuk ‘A Conversation with Ambassador Robert Blake: Updates on US Foreign Policy and Election’, di Auditorium Prof. Dr. Hasjim Djalal, Sekretariat FPCI, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Diskusi itu diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sebuah lembaga besutan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal. Acara ini dipimpin Direktur Riset FPCI, Calvin Khoe.
“Perang di Gaza antara Hamas, faksi di Palestina dan Israel menjadi isu penting bagi dunia. Di Amerika Serikat, perang ini telah memantik unjuk rasa di kampus-kampus ternama. Seperti di Universitas Columbia, Universitas California, hingga Massachusetts Institute of Technology,” tutur Blake.
Perang di Jalur Gaza, Palestina, antara Israel dan Hamas, faksi Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza, terjadi sejak 7 Oktober 2023. Insiden tersebut telah menewaskan lebih dari 35.000 orang Palestina, yang kebanyakan warga sipil.
Baca juga : Masih Dipertimbangkan, Posisi Luhut Jadi Penasihat Prabowo
Hal itu menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat AS. Apalagi, Negeri Paman Sam dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan sekutu erat Israel.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.