RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia sebagai negara Middle Power diharapkan berperan aktif dengan kondisi dunia yang tengah tidak stabil. Yakni, menjadi pemimpin untuk memobilisasi negara lain untuk kebaikan bersama.
Masukan itu mengemuka pada acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2024, di Citizen Diplomacy Hall, Mall Kota Kasablanka, Sabtu (30/11/2024). Acara yang mengangkat tema, Can Middle Powers Calm the Storm and Fix the World tersebut, sejalan dengan kondisi dunia yang dinamis.
Pada konferensi internasional itu, Ketua sekaligus pendiri FPCI Dino Patti Djalal menjelaskan konsep middle power, yakni negara dengan kekuatan menengah dan penengah. Dino menyebut Arab Saudi menjadi salah satu contoh negara middle power.
Baca juga : MA Perberat Vonis Windu Aji Sutanto
“Mereka jauh lebih kuat dan memiliki ambisi yang lebih besar daripada beberapa negara maju. Di belahan bumi selatan (global south) akan memiliki ekonomi yang lebih besar daripada beberapa negara G7, dan ini juga berlaku untuk anggaran pertahanan mereka, dan mereka dapat melakukan hal yang sama,” kata Dino.
Ketua FPCI berharap, Indonesia dapat berperan aktif sebagai negara middle power. Menurutnya hal ini penting, agar Indonesia dapat memberikan kepemimpinan yang memberikan dampak positif di dunia.
“Agar Indonesia dapat memobilisasi negara lain untuk kebaikan bersama, memperkuat perbatasan regional dan memajukan agenda global,” ujarnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) itu.
Baca juga : Lagi Cari Jodoh, Ubah Image Seksi
Dalam konferensi ini hadir Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebagai keynote speaker. Sugiono tiba di Mall Kota Kasablanka pukul 10.10 WIB. Tampil setelah pemaparan Ketua FPCI, Menlu Sugiono menyoroti ketidakstabilan global akibat kekuatan superpower bersaing. Ia juga menyoroti meningkat dan memburuknya konflik di beberapa wilayah seperti perang Rusia dengan Ukraina dan perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Hamas di Gaza dan Lebanon.
Sugiono juga mengatakan, krisis iklim, air, pangan hingga krisis energi juga tengah menjadi perhatian dunia saat ini. Ia menekankan pentingnya Indonesia memainkan peran di kancah global. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dalam mengemban amanah dari Presiden Prabowo untuk menavigasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Sugiono menegaskan, politik luar negeri Indonesia tidak akan mengubah arahnya, dari apa yang secara tradisional dan konstitusional telah dipatuhi selama ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden.
Baca juga : Bekerja Seperti Tim Sepakbola, Kabinet Prabowo Pantang Libur
“Kita (Indonesia) tetap non-blok. Artinya, tidak bergabung dengan pakta militer atau blok militer manapun. Karena secara tradisional Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia adalah berteman dengan semua orang,” tuturnya.
Selain Menlu, juga hadir Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi yang pernah menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Ukraina. Menurut Yuddy, sekarang ini, tidak ada negara yang sepenuhnya adidaya.
Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan di sektor-sektor tertentu. “Demikian pula dengan isu-isu global, tidak ada satu negara yang benar-benar menguasai karena dunia semakin beragam dan perputarannya dinamis,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.