RM.id Rakyat Merdeka - Warga Palestina menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dalam dua dekade terakhir, yang juga melibatkan Gaza. Pesta demokrasi di tengah krisis itu minim partisipasi pemilih.
Pemilu berlangsung pada Sabtu (25/4/2026), pukul 5 pagi dan berakhir pukul 7 malam. Pemilu ini untuk memilih kursi 132 dewan kota dan 248 dewan desa.
Namun, tidak semua kursi dipilih lewat pemungutan suara.
Sebanyak 42 dewan kota dan 155 dewan desa kursinya ditentukan secara aklamasi atau kesepakatan.
Menurut Komisi Pemilihan Pusat Palestina (CEC), dari 1,5 juta pemilih terdaftar di wilayah Tepi Barat, hanya 40,62 persen yang memberikan suara.
Sementara, dari 70 ribu pemilih di wilayah Deir el Balah, Gaza Pusat, hanya 21,2 persen yang memberikan hak suara mereka.
Baca juga : Syifa Hadju, Bahagia Jadi Istri El Rumi
Di Gaza, Pemilu hanya digelar di Distrik Deir al Balah.
Deir el Balah dipilih sebagai salah satu dari sedikit daerah yang penduduknya belum mengalami pengungsian besar-besaran.
“Otoritas Palestina (PA) hanya mengadakan pemilihan di Deir el Balah untuk menguji keberhasilan atau kegagalannya, karena tidak ada jajak pendapat pascaperang,” sebut Jamal al Fadi, ilmuwan politik di Universitas Al Azhar Kairo.
Pemilu terakhir digelar di Gaza pada 2006. Kala itu, Faksi Hamas sukses mengalahkan Fatah. Sejak 2007, Hamas memimpin di Gaza berdasarkan hasil Pemilu itu.
Sementara Pemilu nasional Palestina terakhir digelar pada 2006. Setelah itu, tak ada lagi Pemilu untuk memilih presiden dan parlemen nasional Palestina.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, merupakan hasil Pemilu 2005 dan seharusnya masa jabatan dia sudah berakhir 10 tahun lalu.
Baca juga : Amerika Kerahkan Kapal Perang, Timteng Membara
Hamas tak mengirim calon pada Pemilu ini. Sebab, aturan baru mewajibkan kandidat menerima program Organisasi Pembebasan Palestina. Aturan ini didasarkan pada dekrit yang diteken Abbas pada Januari 2026.
Program itu menyerukan pengakuan terhadap Israel dan penolakan perjuangan bersenjata.
Ketentuan ini menyingkirkan Hamas dan faksi lain.
Sebagian besar daftar calon terhubung dengan Fatah, yaitu faksi yang memimpin Otoritas Palestina. Berhadapan dengan calon independen yang didukung oleh faksi-faksi kecil seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (FPLP) yang berhaluan Marxisme-Leninisme.
Padahal, Hamas paling populer di Tepi Barat dan Gaza. Hal itu berdasarkan jajak pendapat Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina.
Di Gaza, sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada Oktober 2025 oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan bahwa 41 persen warga Palestina di sana mendukung Hamas, disusul 29 persen yang mendukung Fatah.
Baca juga : Ketahanan Pangan Kita Tangguh Hadapi Krisis
Otoritas Palestina menghadapi kritik luas terkait korupsi, stagnasi dan legitimasi yang semakin menurun. Selain itu, calon perseorangan ikut Pemilu.
Meski Pemilu digelar di tengah krisis, para pemilih yang penuh harap terlihat antusias mengantre di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat sejak pukul 6 pagi.
Sejumlah warga Gaza menyambut baik kesempatan untuk kembali memilih di tengah kondisi kemanusiaan yang masih sulit pascakonflik.
“Sebagai warga Palestina dan putra Jalur Gaza, bangga bahwa setelah perang ini proses demokrasi kembali,” ujar seorang pemilih di Deir al Balah, Mamdouh al Bhaisi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.