RM.id Rakyat Merdeka - Upaya Departemen Perang Amerika Serikat (AS) alias Pentagon melindungi aset dan informasi terus bergerak ke arah ekstrem. Pentagon mengancam akan memotong pendanaan federal 30 universitas di Negeri Paman Sam jika mereka tidak mengurangi kerja sama dengan kampus luar negeri.
Pentagon menilai, kerja sama akademik dan pertukaran mahasiswa dapat mengancam keamanan nasional, khususnya jika berkaitan dengan China.
Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Johns Hopkins, Georgetown dan Cornell termasuk di antara institusi yang diperintahkan untuk melakukan dan melaporkan tinjauan serta mengakhiri kemitraan yang dianggap berpotensi berbahaya paling lambat 31 Agustus 2026.
“Departemen Pertahanan tidak mentoleransi kemitraan akademis yang membahayakan keamanan nasional kita,” ujar Kepala Pejabat Teknologi Pentagon Emil Michael dikutip Guardian, Rabu (19/8/2026).
Pentagon menyatakan, peninjauan tersebut untuk melindungi penelitian yang didanai uang pajak dari transfer teknologi yang tidak sah, pencurian kekayaan intelektual dan eksploitasi oleh pihak asing.
Menurut Michael, ke-30 institusi itu juga mencakup University of California, Berkeley; San Diego; Pennsylvania State University; University of California, Los Angeles; University of Southern California; Duke University dan New York University.
Perintah ini menyusul dirilisnya daftar terbaru oleh Pentagon bulan lalu yang memuat 130 universitas dan lembaga penelitian asing.
Baca juga : Rachel Cia Dipinang Dikta, Pestanya Intim Dan Sederhana
Departemen yang dipimpin Menteri Perang Pete Hegseth ini menilai, lembaga-lembaga tersebut terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan risiko penyalahgunaan hasil penelitian dan pengembangan yang didanai oleh AS.
Sebagian besar merupakan lembaga asal Negeri Tirai Bambu. Termasuk University of Science and Technology of China dan Academy of Military Medical Sciences.
Tidak hanya itu, sejumlah lembaga asal Rusia dan Iran juga tercantum dalam daftar tersebut.
Pentagon menyatakan, lembaga-lembaga asing dalam daftar itu memiliki kaitan dengan aktivitas yang berpotensi memungkinkan pengalihan penelitian dan teknologi AS kepada pemerintah asing.
Daftar tersebut—yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act) tahun 2019—pertama kali dibuat pada masa jabatan pertama Donald Trump dengan bantuan dari American Council on Education.
Kampanye Pemerintah tersebut semakin menempatkan universitas-universitas AS di bawah pengawasan pusat.
Harvard menjadi sasaran khusus dari Pemerintah. Baru-baru ini, hakim federal AS menolak gugatan hukum yang mendalilkan bahwa universitas tersebut gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan Israel dari pelecehan pasca-pecahnya perang di Gaza.
Baca juga : Jalani Sidang Eksepsi, Yaqut Minum Obat Anti Nyeri
Departemen Kehakiman juga sedang menyelidiki apakah Harvard mengizinkan donatur asal China untuk membuat program beasiswa yang mengecualikan mahasiswa AS.
Penyelidikan ini bagian dari serangkaian investigasi dan sengketa federal yang lebih luas yang melibatkan institusi Ivy League tersebut.
Pemerintahan Trump telah berulang kali memandang akses Beijing terhadap teknologi, penelitian dan infrastruktur Amerika sebagai masalah keamanan nasional.
Pemerintah AS juga berupaya membendung pengaruh China di belahan bumi barat. Termasuk keterlibatan China dalam pengelolaan pelabuhan di dekat Terusan Panama, infrastruktur yang didanai melalui inisiatif Belt and Road milik Beijing, serta investasi pada jaringan telekomunikasi.
China menolak anggapan Washington yang mengategorikan kerja sama akademik sebagai ancaman keamanan.
Seorang Juru Bicara Kedutaan Besar China di AS mengatakan kepada Associated Press, Selasa (18/8/2026), Beijing menentang politisasi pertukaran ilmiah, pendidikan dan akademik yang wajar.
“Kami mendesak Washington meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan menciptakan lingkungan yang terbuka, adil dan nondiskriminatif bagi pertukaran akademik dan ilmiah antara kedua negara,” bunyi pernyataan Kedubes China di Washington DC.
Baca juga : Kebakaran Padam, Bromo Dibuka Lagi 20 Agustus 2026
Pada November 2025, lebih dari 36 universitas—termasuk Harvard, Yale, Stanford, dan Duke—menghadapi kemungkinan penangguhan dari program Diplomacy Lab milik Departemen Luar Negeri AS.
Program itu mempertemukan para peneliti universitas dengan kantor-kantor kebijakan Departemen Luar Negeri untuk mengerjakan proyek kebijakan luar negeri. Penangguhan tersebut terkait dengan praktik perekrutan yang menyangkut aspek keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Sebuah memo internal dan lembar kerja yang diperoleh Guardian pada saat itu menunjukkan, langkah departemen tersebut mengeluarkan 38 institusi dari program itu sembari memasukkan 10 universitas baru. DAY
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Kamis, 20 Agustus 2026 dengan judul "Kampus Di AS Diminta Kurangi Kerja Sama Dengan Luar Pentagon Ancam Pangkas Dana Riset 30 Universitas"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.