RM.id Rakyat Merdeka - Semangat yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, sesungguhnya belum pernah kehilangan relevansinya. Dasasila Bandung bukan sekadar dokumen politik hasil pertemuan 29 negara Asia dan Afrika. Melainkan sebuah fondasi moral bagi hubungan internasional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama yang saling menguntungkan.
Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi inspirasi lahirnya Gerakan Non-Blok, yang berupaya menghadirkan jalan tengah di tengah rivalitas dua blok besar pada era Perang Dingin. Kini, ketika dunia kembali dihadapkan pada meningkatnya persaingan geopolitik, perlombaan teknologi, perang ekonomi, hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan, semangat Bandung justru memperoleh makna baru sebagai pedoman membangun tata dunia yang lebih adil dan inklusif.
Baca juga : Perbaikan Tata Kelola Makanan
Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk menghidupkan kembali semangat tersebut. Politik luar negeri bebas dan aktif bukan sekadar doktrin diplomasi yang tertulis dalam berbagai dokumen kenegaraan, melainkan pula identitas bangsa yang telah teruji oleh perjalanan sejarah. Bebas berarti Indonesia tidak membiarkan kepentingan nasionalnya didikte oleh kekuatan mana pun, sedangkan aktif berarti Indonesia tidak tinggal diam ketika dunia menghadapi konflik, ketidakadilan, maupun ancaman terhadap perdamaian internasional.
Dalam tatanan dunia yang semakin multipolar, konsistensi terhadap politik luar negeri bebas dan aktif akan menjadikan Indonesia sebagai jembatan dialog yang mampu membangun komunikasi di antara berbagai kekuatan dunia tanpa kehilangan independensi. Namun, diplomasi yang kuat hanya dapat lahir dari fondasi nasional yang kokoh. Oleh sebab itu, Indonesia harus terlebih dahulu memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkannya di forum internasional benar-benar hidup dalam penyelenggaraan negaranya sendiri.
Baca juga : Perubahan Geopolitik Dunia Saat Ini Membutuhkan Transformasi Organisasi PBB (Bagian I)
Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun keteladanan tersebut. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya keadilan universal, Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan penyelesaian konflik melalui dialog, sedangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengingatkan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Nilai-nilai itulah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam membangun tata kelola global yang semakin kompleks. Akan tetapi, Pancasila tidak akan memperoleh pengakuan dunia apabila hanya disampaikan melalui pidato-pidato diplomatik atau forum akademik. Dunia akan lebih percaya apabila Indonesia mampu memberikan contoh nyata mengenai bagaimana sebuah bangsa yang sangat majemuk dapat hidup dalam persatuan, menjalankan demokrasi secara dewasa, menegakkan hukum, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mengelola berbagai perbedaan melalui musyawarah.
Baca juga : Kedaulatan RI Menjadi Tantangan Strategi Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan
Keteladanan selalu lebih kuat daripada sekadar retorika. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk nyata diplomasi nilai yang dapat menginspirasi masyarakat internasional. Dalam konteks ini pula stabilitas politik Indonesia saat ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga bagi posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia.
Dunia sedang berada dalam fase ketidakpastian yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, perang yang berkepanjangan di beberapa kawasan, ancaman terhadap rantai pasok global, krisis energi dan pangan, serta disrupsi teknologi yang berlangsung sangat cepat. Di tengah situasi ini, Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan, kesinambungan kebijakan pembangunan, dan terpeliharanya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Stabilitas politik tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya kritik atau berhentinya dinamika demokrasi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.