Sebelumnya
Sebaliknya, stabilitas politik merupakan kemampuan seluruh elemen bangsa untuk mengelola perbedaan melalui mekanisme konstitusional, menghormati hasil-hasil demokrasi, memperkuat supremasi hukum, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu menjadikan perbedaan sebagai energi untuk memperkuat persatuan.
Dalam negara sebesar Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, dan budaya, maka keniscayaan stabilitas politik merupakan modal strategis yang tidak ternilai. Lebih dari itu, stabilitas politik Indonesia saat ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai agenda strategis seperti hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, modernisasi pertahanan, pembangunan ekonomi maritim, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh situasi politik yang kondusif.
Baca juga : Perbaikan Tata Kelola Makanan
Keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas politik juga akan memperkuat posisi diplomasi nasional. Dunia akan lebih mendengar gagasan Indonesia mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila Indonesia mampu menunjukkan keberhasilan dalam mengelola negaranya sendiri. Kredibilitas internasional tidak dibangun hanya melalui kemampuan berbicara di forum global, tetapi juga melalui keberhasilan menghadirkan pemerintahan yang efektif, birokrasi yang profesional, ekonomi yang tangguh, serta masyarakat yang tetap bersatu di tengah berbagai tantangan. Dengan kata lain, stabilitas politik nasional merupakan sumber kekuatan diplomasi Indonesia.
Dengan seluruh modal sejarah tersebut, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk ikut mendorong transformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reformasi Dewan Keamanan perlu diarahkan pada peningkatan representasi negara-negara berkembang, khususnya dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sehingga struktur pengambilan keputusan lebih mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. Maka mekanisme penggunaan hak veto juga perlu dievaluasi agar tidak menjadi penghalang bagi penyelesaian konflik kemanusiaan maupun penegakan hukum internasional.
Baca juga : Perubahan Geopolitik Dunia Saat Ini Membutuhkan Transformasi Organisasi PBB (Bagian I)
Pada saat yang sama, PBB harus memiliki mekanisme yang lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada negara mana pun yang melakukan agresi, kejahatan perang, maupun pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Hukum internasional hanya akan dihormati apabila diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa membedakan besar kecilnya kekuatan suatu negara.
Maka transformasi PBB harus mampu mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang belum dikenal ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1945. Ancaman keamanan siber, kecerdasan artifisial, perubahan iklim, keamanan maritim, ketahanan energi, ketahanan pangan, pandemi, hingga perebutan mineral strategis. Semua ini membutuhkan tata kelola internasional yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Baca juga : Kedaulatan RI Menjadi Tantangan Strategi Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan
PBB masa depan tidak cukup hanya menjadi forum diplomasi. Tetapi harus berkembang menjadi institusi global yang mampu membangun kepercayaan, memperkuat solidaritas antarbangsa, dan menjadi penjaga utama keadilan internasional.
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik, dan Geostrategi, serta Manajemen Pemerintahan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.