Sebelumnya
Mahasiswa hukum perlu memahami keadilan dan supremasi hukum; mahasiswa ekonomi memahami hubungan pertumbuhan, kemandirian, dan pemerataan; mahasiswa teknologi memahami etika serta keamanan data; mahasiswa sosial memahami perang narasi dan polarisasi; sedangkan mahasiswa kelautan dan pertahanan memahami bahwa posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra merupakan aset strategis yang harus dikelola untuk kepentingan nasional.
Kampus kemudian harus menjadi laboratorium geopolitik dalam skala sosial yang nyata. Tidak mungkin karakter persatuan dibangun jika lingkungan akademik masih dipenuhi diskriminasi, intoleransi, perundungan, atau ketidakadilan. Tidak mungkin demokrasi tumbuh apabila kritik dianggap ancaman. Tidak mungkin keadilan sosial menjadi keyakinan apabila tata kelola perguruan tinggi tidak transparan.
Baca juga : Dalam Perspektif Geopolitik: Membangun DKI Jakarta Menunaikan Kemerdekaan RI
Pendidikan karakter karena itu harus hadir melalui pengalaman hidup, bukan hanya ceramah. Dosen dan pimpinan perguruan tinggi harus memberi teladan dalam integritas, objektivitas, keterbukaan terhadap kritik, profesionalisme, transparansi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kampus yang mampu mengelola keberagaman secara adil sesungguhnya sedang melatih generasi untuk mengelola kompleksitas geopolitik Indonesia: berbeda kepentingan, tetapi tetap berada dalam satu kepentingan nasional.
Organisasi mahasiswa juga harus ditempatkan sebagai laboratorium kepemimpinan strategis. Musyawarah, perbedaan pendapat, pengambilan keputusan, solidaritas, dan penyelesaian konflik merupakan latihan dasar bagi calon pemimpin bangsa. Karakter geopolitik bangsa tumbuh ketika mahasiswa memahami hubungan antara persoalan lokal dan dinamika global: kemiskinan berkaitan dengan ekonomi dunia, pangan berkaitan dengan rantai pasok, energi berkaitan dengan konflik internasional, dan keamanan digital berkaitan dengan persaingan kekuatan global.
Baca juga : Indonesia Dihormati Dunia Setelah Kemerdekaan Karena Pendiri KAA Bandung
Di sinilah makna geopolitik Pancasila menjadi semakin penting. Penguasaan teknologi harus memperkuat kemandirian; pembangunan ekonomi harus memperkuat ketahanan; diplomasi harus menjaga kepentingan nasional; dan pengelolaan sumber daya harus menjamin keadilan. Karena itu, strategi geopolitik dalam penguatan Pancasila membutuhkan kebijakan yang terintegrasi.
Pemerintah perlu menetapkan arah pendidikan karakter yang memiliki indikator substantif, bukan sekadar administratif. Perguruan tinggi perlu menyusun peta jalan penguatan Pancasila yang menghubungkan kurikulum, budaya kampus, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi mahasiswa, literasi digital, dan kajian geopolitik.
Baca juga : BNI Catat Fundamental Bisnis Kokoh di Bawah Danantara
Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki teknologi maju, ekonomi besar, atau pertahanan yang tangguh. Bangsa yang kuat, adalah bangsa yang memiliki karakter, kesadaran sejarah, dan kemampuan menentukan arah perjuangannya sendiri. Karena itu, pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai salah satu pusat strategi geopolitik nasional.
Ermaya Suradinata, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.