RM.id Rakyat Merdeka - Korupsi bukan semata-mata persoalan seseorang mengambil uang negara secara ilegal. Korupsi merupakan gejala dari kerusakan tata nilai yang lebih dalam. Ia tumbuh ketika jabatan dipandang sebagai kesempatan memperkaya diri, kekuasaan dianggap sebagai hak untuk dilayani, dan kepercayaan rakyat diperlakukan sebagai komoditas politik.
Selama mentalitas semacam itu masih berkembang, korupsi akan tetap menjadi ancaman serius, bahkan hingga Indonesia memasuki 2045, saat bangsa ini menargetkan diri menjadi negara maju dalam momentum satu abad kemerdekaan. Salah satu akar persoalannya terletak pada kualitas sumber daya manusia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, tetapi jumlah penduduk yang besar belum otomatis menghasilkan manusia berkualitas.
Karena itu, kekuasaan seharusnya menjadi instrumen pelayanan, bukan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau jaringan politik. Jika seseorang mengejar jabatan terutama demi status, fasilitas, dan akses terhadap sumber daya, maka korupsi akan selalu memiliki pintu masuk. Padahal ukuran keberhasilan seorang pejabat bukanlah seberapa tinggi kedudukannya, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada rakyat.
Baca juga : Potensi Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia Jadi Energi Daya Tarik Dunia
Pada saat yang sama, penguatan pengetahuan agama, ideologi Pancasila, dan jiwa kebangsaan tidak boleh dipisahkan dari pembangunan manusia Indonesia. Pengetahuan agama semestinya tidak berhenti pada ritual, tetapi diterjemahkan menjadi kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Pancasila pun tidak boleh berhenti sebagai hafalan lima sila dalam ruang kelas atau upacara kenegaraan.
Pancasila harus menjadi etika dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Seorang pejabat yang memahami Ketuhanan Yang Maha Esa semestinya menyadari bahwa kekuasaan bukan milik pribadi. Seorang yang memahami Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tidak akan mudah mengorbankan rakyat demi kepentingannya. Persatuan Indonesia menuntut kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Kita juga perlu berani mengoreksi cara pandang terhadap hukum. Hukum memang harus ditegakkan dengan tegas, tetapi penegakan hukum tidak boleh kehilangan moral dan etika. Hukum yang kehilangan moral dapat berubah menjadi sekadar perangkat prosedural. Masyarakat mungkin takut kepada hukum, tetapi belum tentu menghormatinya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran moral akan menaati hukum bukan semata-mata karena takut dihukum, melainkan karena memahami bahwa hukum diperlukan untuk menjaga keadilan dan ketertiban bersama.
Ada lagi persoalan yang lebih mendasar, antara lain ketika kebenaran tidak lagi menjadi pencahaya kehidupan. Di ruang publik, kebenaran sering dikalahkan oleh kepentingan, popularitas, kekuasaan, bahkan informasi yang sengaja direkayasa. Dalam politik, sesuatu yang benar dapat diputar menjadi salah apabila tidak menguntungkan kelompok tertentu. Dalam kehidupan sosial, kebohongan dapat dianggap biasa selama menghasilkan keuntungan.
Jika kondisi semacam itu dibiarkan, bangsa akan kehilangan kompas moral. Korupsi kemudian bukan lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Inilah bahaya terbesar: bukan hanya hilangnya uang negara, tetapi hilangnya rasa malu terhadap perbuatan yang salah.
Namun, Indonesia tidak boleh kehilangan optimisme. Tahun 2045 harus dipandang bukan sekadar target statistik menjadi negara berpendapatan tinggi, melainkan momentum membangun Indonesia Raya yang berdaulat, maju, adil, dan bermartabat. Peluang itu masih terbuka luas. Indonesia memiliki bonus demografi, sumber daya alam strategis, posisi geopolitik yang sangat penting, pasar domestik yang besar, serta kekayaan budaya yang luar biasa. Semua modal tersebut akan menjadi kekuatan apabila dikelola oleh manusia yang memiliki kompetensi sekaligus integritas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.