Sebelumnya
Tapi peristiwa itu terjadi pada era Soeharto, era yang diakui semua pihak sebagai era otoritarian. Sedang pada era sekarang, Jokowi sedang berjuang keras untuk meningkatkan “wajah demokrasi” pemerintahannya. Wajah demokrasi pemerintahan Jokowi seperti dilempari – maaf – kotoran kerbau, jika hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diakui pemerintah, dan Moeldoko tetap saja bertengger di kantor KSP!
Pendapat Prof. Jimly maupun Refly Harun yang sama-sama mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP, sesungguhnya, berdasarkan prinsip yang sama, prinsip yang sangat kuat dalam ilmu komunikasi, yaitu silence denotes consent, diam berarti setuju.
Baca juga : Siapa Otak Perpres No. 10 Tahun 2021
Jika Jokowi tetap tutup mulut dan membiarkan aksi Moeldoko dan sejumlah internal Partai Demokrat menjatuhkan kepemimpinan AHY bergulir sendiri, Jokowi akan termakan oleh prinsip komunikasi tersebut.
Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai pengambilalihan Partai Demokrat itu tidak beretika politik dan berbahaya buat Presiden Jokowi dan demokrasi. Menurut Immanuel Ebenezer, Ketua Joman, baru pertama kali di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.
Baca juga : Catat Yuk, Rabu Ini Layanan SIM Keliling Hadir Di 5 Lokasi
“Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata pria yang akrab disapa Noel ini, dalam keterangannya kepada pers, Minggu (7/3/2021) lalu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.