RM.id Rakyat Merdeka - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang kenaikkan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek sebesar Rp 2.000 merupakan hal yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat. Namun, kebijakan itu diprotes penumpang. Mereka menilai, waktunya kurang tepat.
Pemerintah berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer (km). Dan untuk 10 km selanjutnya, ada penambahan tarif Rp 1.000. Sejumlah pelanggan KRL protes kenaikan itu. Mereka merasa kondisi perekonomian masih terpukul pandemi Covid-19.
“Transportasi publik yang paling terjangkau dan terukur waktunya hanya KRL. Kalau naik Rp 2 ribu per perjalanan, maka setiap bulan biaya transpotasi bertambah Rp 160 ribu. Ini sangat memberatkan,” protes Indri warga Depok, saat ditemui di stasiun Sudirman, kemarin.
Baca juga : KSP: Vaksin Booster Gratis Tutup Peluang Permainan Harga
Dewi, warga Bojong Gede, Depok, Jawa Barat, juga keberatan kenaikan tarif itu. Menurutnya, waktunya tidak pas. Semua harga barang dan jasa lagi naik. Seperti harga sembako, belakangan ini meroket. Sementara, kenaikan gaji tidak seberapa.
Menurutnya, Pemerintah Pusat harus menambah subsidi untuk membantu meringankan beban penumpang supaya tarif tidak naik.
“Seperti tahun sebelumnya, setiap kali mau naik, pasti diumumin jauh-jauh hari. Setelah itu, diberi tambahan subsidi dan nggak jadi naik,” ujarnya.
Baca juga : Ganjar Tak Keberatan
Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Arif Anwar mengatakan, kenaikan tarif ini diusulkan berlaku mulai 1 April 2022. Pemerintah menaikkan tarif KRL Jabodetabek lantaran belum pernah melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2015. Dipaparkannya, tarif KRL per penumpang sebenarnya Rp 14.981. Namun, Pemerintah memberikan subsidi sehingga penumpang hanya membayar Rp 3.000.
“Selisih tarif ini yang diberikan pemerintah Rp 11.981 per orang. Jadi ini selisih tarif yang perlu diperhatikan,” katanya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Instran, Rabu (12/1).
Arif menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, Public Service Obligation (PSO) atau subsidi Pemerintah untuk KRL Jabodetabek mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Pada tahun 2021, PSO Pemerintah mencapai Rp 1,99 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,55 triliun. Dalam lima tahun terakhir, angka subsidi ini terus naik.
Baca juga : Sambangi Pronojiwo, Khofifah Pastikan Kebutuhan Pengungsi Semeru Tercukupi
Dari survei yang dilakukan Kemenhub di Jabodetabek, rata-rata Ability To Pay (ATP) atau kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp 8.486. Sedangkan untuk Willingness To Pay (WTP) alias keinginan untuk membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp 4.625. Survei ini dilakukan pada 6.841 orang di Jabodetabek.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.