DKI Matangkan Rencana Atur Jam Masuk Kantor

 Sebelumnya 
Dengan pembagian jam masuk kerja itu, ada jeda 2 jam mo­bilitas masyarakat yang tidak berbarengan sehingga kepadatan berkurang. Untuk mensukseskan konsep ini, Latief mengimbau se­mua pihak menjalankan kebijakan ini. Sehingga transportasi di Ja­karta ini bisa maksimal melayani.

Meski mendukung rencana ini, Sekretaris PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta, Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian secara tuntas. Usulan ini, menurut Rio, upaya terobosan yang patut diapresiasi. Karena setiap perso­alan dan permasalahan tidak harus menggunakan pendekatan kon­vensional dan rutinitas belaka.

“Namun harus melahirkan pendekatan-pendekatan yang keluar dari kebiasaan namun efektif serta bermanfaat nyata,” kata Rio.

Karena itu, menurut anggota Komisi A ini, wacana pembagian jam masuk kerja ini cukup menarik.

Baca juga : Kemendagri-Pemprov DKI Terus Matangkan RUU Kekhususan Jakarta

“Jika ditopang dengan kajian yang tuntas, rasanya perlu didu­kung,” ujarnya.

Rio bilang, pembahasan penanganan kemacetan yang menjadi salah satu masalah besar di Jakarta perlu melibatkan banyak pihak. Salah satunya melalui FGD. Forum ini diharapkan dapat mendatangkan sudut pandang kri­tis terhadap perumusan masalah.

Dia mengingatkan, FGD atau apapun namanya, dilakukan tidak hanya sebagai formalitas, rutini­tas dan seremonialitas saja.

Selain itu, Rio meminta Pem­prov DKI Jakarta fokus mem­perbaiki transportasi masal agar warga aman dan nyaman.

Baca juga : Deklarasi Relawan Anies, Surya Paloh Nggak Datang Tanpa Alasan

Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Tatan Rustandi mengatakan, selama tidak didukung dengan sistem transportasi umum yang baik di sekitarnya, kemacetan di Jakarta akan tetap terjadi.

Karena itu, dia mendorong perbaikan sistem transportasi umum secara menyeluruh. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah penyangga. Dengan sistem transportasi umum yang baik, orang akan beralih meng­gunakan angkutan umum.

Tatan bilang, Pemerintah su­dah hadir cukup lama untuk mendukung transportasi publik. Seperti, kereta commuter dan Transjakarta yang disubsidi cu­kup besar. Namun, diungkap dia, penggunaan angkutan umum di Jabodetabek masih cukup rendah. Sehingga menimbulkan kemacetan di mana-mana.

Karena itu, BPTJ ingin penggunaan transportasi umum menjadi 40 persen dengan mengembangkan beberapa model transportasi publik.

Baca juga : Kurangi Kepadatan Di Bakauheni, ASDP Terapkan Delaying System

“Di Jakarta pengembangan transportasi publik yang modern cukup signifikan dan massif, namun ini juga harus dikem­bangkan di kota penyangga,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.