RM.id Rakyat Merdeka - Politisi Kebon Sirih mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan pembangunan Waduk Pengantin di Ciracas, Jakarta Timur, yang telah direncanakan sejak tahun lalu. Langkah ini diyakini dapat mengatasi banjir di pemukiman masyarakat setempat.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Timur, terutama saat Lebaran 2026 menjadi sorotan.
Tak hanya warga terdampak, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar persoalan klasik ini segera dituntaskan.
Anggota DPRD DKI Andika Wisnuadji mengaku kerap menerima curhatan warga terkait banjir, saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Makassar.
Baca juga : Senegal Tetap Arak Piala Afrika
“Pasar Rebo sebagian, Makassar itu langganan, Ciracas juga. Cipayung relatif aman, hanya genangan kecil,” ujar politisi Partai Demokrat ini, Kamis (26/3/2026).
Untuk wilayah Ciracas, menurut Andika, solusi utamanya adalah pembangunan Waduk Pengantin yang berlokasi di belakang kantor Kementerian Desa (Kemendes).
Rencana tersebut, kata Andika, sudah cukup lama dibahas, sejak dirinya masih bertugas di Komisi D DPRD DKI pada 2025.
“Waktu itu sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Katanya mau ada pengerjaan. Karena, memang itu satu-satunya solusi agar Ciracas tidak banjir,” tandasnya.
Baca juga : Ana/Trias Jumpa Duet Peringkat Satu Dunia
Namun hingga kini, proyek tersebut belum juga terealisasi. Salah satu kendalanya adalah akses alat berat yang harus melintasi area kantor Kemendes.
Andika mengaku telah berkoordinasi langsung, dan mendapat sinyal persetujuan dari Kemendes. “Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada pengerjaan? Harusnya bisa dipercepat,” tegasnya.
Selain itu, Andika juga menyoroti kondisi Kali Cipinang yang melintasi Kecamatan Makassar dan Ciracas. Banyak aduan warga terkait kali yang dangkal, penuh sedimentasi, serta belum diturap di sejumlah titik. “Bahkan, ada longsor sampai jalan terputus. Ini membahayakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, persoalan menjadi rumit karena kewenangan Kali Cipinang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), bukan Dinas SDA DKI Jakarta.
Baca juga : Berkah Lebaran Dan Stimulus Pemerintah Jadi Penopang
Selama ini, Dinas SDA hanya turun saat kondisi darurat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.