RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan pemetaan ulang program Penataan Kampung Kumuh. Sebab, di dalam rancangannya hanya berkutat pada perbaikan infrastruktur fisik saja. Seharusnya, terdapat aspek pemberdayaan ekonomi dan pembinaan sosial masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Yuke Yurike. Menurutnya, penataan kampung semestinya tidak hanya soal sanitasi, drainase, atau perbaikan lingkungan. Lebih dari itu, saran Yuke, program tersebut harus menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial warga.
“Dinas Perumahan DKI harus betul-betul cermat bekerja sama lintas sektor, untuk memetakan wilayah mana yang harus ditata,” ujar Yuke usai menghadiri evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun Anggaran 2025, bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Rabu (22/4/2026).
Yuke mendorong Pemprov DKI melakukan pemetaan ulang dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026-2027. Tujuannya, agar program penataan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : AC Milan Vs Juventus, Duel Pelatih Veteran
Menurutnya, selama ini masih terjadi ketidaksinkronan data di lapangan. Ada wilayah yang sudah tertata, namun masih dikategorikan kumuh. Sebaliknya, kawasan yang membutuhkan bantuan, justru belum terdata.
“Hal tersebut jangan sampai ada yang terlewat,” tandas rekan Gubernur DKI Pramono Anung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurut Yuke, Komisi D juga meminta evaluasi terhadap Program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Karena, meskipun menjadi instrumen utama penataan kampung, dua program itu, masih perlu indikator kinerja yang terukur.
“Harus ada Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, termasuk setelah penataan dan pemeliharaan,” katanya. Dia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, menjadi nilai positif. Dengan begitu, warga merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaga lingkungannya.
Baca juga : Perang Lawan Iran, Trump Janji Nggak Pencet Tombol Nuklir
Namun, Yuke menekankan, penataan kampung harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya membangun fisik, tapi juga kemandirian ekonomi, serta pembinaan sosial. Termasuk bagi remaja dan anak-anak.
Ke depan, Komisi D berencana meninjau langsung sejumlah lokasi penataan kampung. Langkah ini untuk memetakan tingkat keberhasilan program, sekaligus melihat wilayah yang belum tersentuh bantuan. “Mudah-mudahan sebelum pembahasan lebih lanjut untuk 2027, kami bisa melihat setiap wilayah,” ujarnya.
Sehingga, menurut Yuke, penataan kampung kumuh betul-betul bisa dikaji ulang secara matang, sudah tepat ataukah belum, ataukah perlu dievaluasi dan ditambah?
Saat Rapat Paripurna DPRD DKI mengenai pemaparan capaian pembangunan dalam LKPJ Gubernur DKI Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026), Wakil Gubernur DKI Rano Karno membeberkan capaian 15 program prioritas pembangunan.
Baca juga : Indonesia Ranking 2, Di Atas China & Amerika
Sektor perumahan dan kawasan permukiman berada di urutan kelima. Rano menjelaskan, upaya peningkatan hunian layak terus dilakukan. Salah satunya, ditandai dengan tingkat keterhunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang mencapai 85,89 persen.
Selain itu, Pemprov DKI mulai membangun Rusunawa di tiga lokasi, yakni Padat Karya Tahap 2, Rorotan 9 Tahap 1, dan Margasatwa Klaster C. “Juga ada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penataan di 54 RW kumuh, atau seluas 1.720,32 hektar di enam wilayah administrasi DKI,” kata Rano. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.