RM.id Rakyat Merdeka - Suasana dunia yang tidak stabil serta eskalasi ketegangan akibat perang di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah, mengakibatkan ketidakpastian di berbagai bidang, terutama ekonomi serta sosial politik. Hal ini bukan hanya berdampak secara regional, namun menyeret persoalan dalam negeri berbagai negara.
Demikian disampaikan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Esa Unggul yang juga Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sekaligus CEO Pasqapro Wasis Susetio, dalam pembukaan 2nd International Conference on Changing Law yang mengambil tema Igniting Change Through Strategic Partnership for reaching Sustainable Development in Dynamic World, di Gedung Griya Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA), Kota Palembang, Sabtu (27/4).
Tema besar tersebut secara parsial dapat dikerucutkan ke berbagai bidang, termasuk pendidikan, khususnya pendidikan hukum. Dia menerangkan, setiap negara harus mempunyai langkah-lamgkah antisipatif dan mencari solusi atas berbagai peristiwa dunia saat ini melalui berbagai instrumen, dan salah satunya pendidikan hukum.
Baca juga : Hukum Rimba Politik Uang
Saat membuka acara, Ketua STIHPADA Assoc Prof Firman Freaddy Busroh menyampaikan, konferensi ini menghadirkan 8 narasumber dari 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Jerman, India, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Konferensi ini menjadi sebuah forum antarnegara yang masing-masing memberikan kontribusi pemikiran terhadap skema, model serta wujud kerjasama yang efektif, bukan hanya melulu membahas secara institusional, namun lebih luas juga menyinggung urgensi pendidikan hukum secara kultural untuk menjadikan dunia lebih mampu bersinergi dan berdamai untuk mencapai Sustainable Development Goals (SGDs).
Dekan Universitas Kebangsaan Malaysia, Prof Jady Zaidi Hasyim memberikan pandangan mengenai kelanjutan acara ini yang akan membentuk forum kerja sama antar Fakultas Hukum se-ASEAN yang disebut Asean Law Networking Group (ALNG). Rencananya, forum ini akan dikukuhkan pada Juni 2024, di Malaysia.
Forum ini memfokuskan pada kerja sama yang bersifat strategi. Bukan hanya antar Fakultas Hukum, namun juga para praktisi hukum serta industri dengan pendekatan legal framework yang lebih mampu menjawab tantangan global yang sangat dinamis saat ini.
Baca juga : Gibran Patahkan Isu Jokowi Ketua Koalisi
Hal ini dibenarkan Direktur German -Southeast Asean Center of Excellence for public policy and good Governance (CPG) Hanning Glasser. Dia melihat, ke depan secara geopolitik kawasan ASEAN akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia yang harus dilandasi oleh semangat kebersamaan serta profesionalisme, termasuk para pelaku dan akademisi bidang hukumnya.
Salah satu pembicara dari Utrecht Nederland, Pauline, memberikan contoh kerja sama strategis antara 4 perguruan tinggi di Indonesia, yang kebetulan juga menjadi host dan co host acara konferensi tersebut, yaitu STIHPADA, UMI Makasar, Trisakti, dan Caritas Papua. Keempat perguruan tinggi ini bisa membuat penelitian di bidang strategis, khususnya hukum telematika, serta perkembangannya di Uni Eropa dan Indonesia.
Pembicara lainnya, Jeffrey Aperson dari National Council State Court of USA , memberi catatan perlunya kerja sama terhadap yurisdiksi hukum antar negara di bidang penegakan hukum. Hal ini dapat dipelajari melalui kurikulum Fakultas Hukum ditambah dengan pelatihan-pelatihan antar negara yang bekerja sama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.