RM.id Rakyat Merdeka - Kota adalah tempat tinggal untuk semua. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak dilayani, apalagi diabaikan, termasuk komunitas disabilitas.
Oleh karena itu, aspirasi untuk mewujudkan kota Jakarta yang humanis harus disuarakan.
Berbagai inovasi dan perbaikan dalam pembangunan harus terus melibatkan kelompok rentan sejak dalam perencanaan.
Pada saat yang sama, pemahaman dan keberpihakan para pemimpin serta aparatur pemerintah terhadap kelompok disabilitas harus terus ditumbuhkan.
Demikian pokok-pokok diskusi Relawan Kita (RK) dengan sejumlah komunitas disabilitas di Jakarta yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (5/7/2024).
Diskusi ini dipandu Budi Prasojo, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Ganda Rawinala yang juga anggota Dewan Kota Jakarta Timur.
Membuka diskusi, Anggota RK Dani Taufiq Rachman menyatakan, sebenarnya sudah ada sejumlah peraturan, dari tingkat undang-undang hingga turunannya
“Namun bagaimana pelaksanaannya? Pemerintah juga harus bergeser pandangannya dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik saat ini ke arah bagaimana kehidupan kelompok disabilitas dalam jangka panjang,” paparnya.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta Leindert Hermeinadi, mengatakan, sudah ada kebijakan-kebijakan yang baik. Namun, yang kurang adalah pelibatan sejak perencanaan.
Baca juga : Disdukcapil Dan Kejati DKI Kompak Tingkatkan Layanan Kependudukan Di Jakarta
Padahal, menurut dia, dengan pelibatan, maka anggaran untuk kaum disabilitas akan optimal.
“Ambil contoh sederhana, pembangunan trotoar. Coba kami dilibatkan. Bagaimana supaya dapat diakses oleh pemakai kursi roda, bagaimana pemilihan material yang tidak licin, bagaimana guiding block untuk penyandang netra yang pas,” urai aktivis disabilitas yang akrab disapa Didi ini.
Salah satu kelompok yang harus mendapatkan perhatian dalam isu disabilitas ini adalah orangtua dan keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga dengan disabilitas dan kebutuhan khusus.
Aspirasi ini disampaikan Rini, yang mewakili Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN) Jakarta.
Dia mencontohkan, dirinya tidak bisa naik bus sekolah untuk disabilitas untuk mendampingi anaknya, dengan alasan dirinya bukan disabilitas.
“Berarti ini ada pemahaman yang belum merata tentang kebutuhan disabilitas. Padahal, tidak mungkin saya melepas anak saya sendiri,” kisah Rini, menceritakan pengalamannya.
Selain itu Rini dan Didi berharap, Pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan call center untuk kanal pengaduan dan tanggap darurat disabilitas.
Aspirasi mengenai transportasi umum juga disampaikan Toto Sugiarto dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jakarta.
Toto mengapresiasi JakLingko yang sudah masuk ke kampung-kampung. Namun sayangnya, keluh dia, belum ada layanan tambahan untuk kelompok disabilitas, terutama disabilitas netra.
Baca juga : Ini Tata Cara dan Doa Menyembelih Hewan Kurban Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain
Belum ada tanda khusus di halte JakLingko untuk tunanetra, misalnya huruf braille, atau panduan yang bisa diraba.
“Atau, sopirnya tidak mengerti sehingga lewat saja. Juga karena jarak halte yang kadang-kadang jauh. Saya menyarankan, khusus untuk disabilitas dan lansia, JakLingko bisa berhenti di mana saja dengan tanda khusus,” saran Toto.
Selain transportasi umum, isu lain yang mengemuka adalah tata kelola Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Ada yang menceritakan pengalamannya saat permintaan KPDJ-nya ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Ada juga yang mengajukan KPDJ, tetapi yang diterima adalah Kartu Lansia.
Belum lagi fitur-fitur dalam Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang hilang, terutama untuk disabilitas.
Ketua Umum RK Henry Baskoro menekankan kembali pentingnya pelibatan disabilitas dan kelompok rentan sejak tahap perencanaan pembangunan.
Selain itu, harus ada standarisasi waktu yang cepat untuk penanganan masalah teknis yang berdampak pada pelayanan kaum disabilitas.
Henry mencontohkan, lift di halte transit antarmoda di dekat Stasiun Cawang mati hingga dua minggu.
“Bagaimana kaum disabilitas terlayani? Jika tidak ada lift, teman-teman disabilitas harus melewati ramp yang curam sampai tiga tingkat. Ini harus dijawab dengan standarisasi pelayanan kota,” tutur Henry.
Baca juga : Koalisi Disabilitas Berharap Dilibatkan Bahas RPP Konsesi Penyandang Disabilitas
Dia berharap, diskusi dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya terus bergulir, sehingga aspirasi mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis dapat terwujud.
Relawan Kita adalah kelompok independen yang mendukung Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur Jakarta.
RK telah memiliki struktur kepengurusan di lima kota administratif dan Kabupaten Pulau Seribu.
Ridwan Kamil yang hadir dalam konsolidasi kelompok ini pada akhir Juni lalu sempat membahas mengenai kota yang humanis.
Menurut arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, kota yang humanis adalah ketika orang merasa aman dan nyaman ketika berada di luar ruangan.
Termasuk, kelompok-kelompok rentan sekalipun, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan disabilitas.
Karena itu, kata Ridwan Kamil, Jakarta membutuhkan perubahan yang dibawa pemimpin yang memiliki imajinasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.