RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan bisa menjadi momentum untuk menempatkan koperasi di posisi yang strategis.
Anggota Pokja Pemantauan, Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Ikhwan Primanda menjelaskan, Indonesia hampir delapan puluh tahun merdeka, masih menghadapi tantangan besar dalam mengubah struktur ekonominya yang didominasi oleh korporasi besar.
Di sisi lain, koperasi sebagai representasi ekonomi Pancasila belum mampu meraih posisi strategis sebagai pilar utama perekonomian yang merdeka.
Maka pembangunan IKN Nusantara diharapkan menjadi momentum penting untuk merevitalisasi gerakan koperasi.
"Pembangunan IKN bisa menjadi peluang besar untuk mengembangkan ribuan Koperasi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya, di Jakarta, dikutip Minggu (14/7/2024).
Ia mengatakan, Koperasi ASN nantinya diharapkan tidak hanya akan menjadi wadah ekonomi.
Koperasi ASN juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal, melalui pengembangan perumahan untuk anggotanya, sektor kuliner, dan jasa lainnya.
“Saya yakin dari ribuan koperasi IKN tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Zuivelcooperatie Friesland Campina U.A. yang menjadi pemegang saham FrieslandCampina, perusahaan makanan-minuman berbasis susu yang beroperasi di 36 negara,” katanya.
Lalu nantinya ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia.
Baca juga : Lindungi Rakyat, Lalu Sejahterakan Ekonomi
Pembangunan IKN Nusantara dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil, terutama terkait dengan konsep hunian Smart-Vertical-Living yang mahal.
Ia menyebut, biaya pembangunan hunian smart-vertical-living seperti yang dibangun oleh Kementerian PUPR mencapai Rp 9,3 triliun untuk 2,820 unit hunian.
Nominal itu setara dengan Rp 3,3 miliar per unit atau Rp 1,1 miliar per kamar.
“Jika ASN yang pindah sekitar 118.513 orang, maka biaya pembangunan hunian smart-vertical-living itu akan menghabiskan dana Rp 150-390 triliun,” ungkap Primanda.
Angka ini mencerminkan betapa besar tantangan finansial yang dihadapi oleh ASN dan pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ini di IKN. Konsep Smart-City ini bukanlah tanpa preseden.
Kota Sejong di Korea Selatan, sebagai contoh, menunjukkan bahwa implementasi hunian vertikal yang efisien membutuhkan investasi yang besar.
Berdasarkan data Korea National Agency for Administrative City Construction (NAACC), Biaya pembangunan Kota Sejong untuk 350 ribu-an penghuni telah mencapai 130 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.041 triliun hingga akhir 2023.
Itu pula sebabnya, menurut Primanda, pelibatan koperasi dianggap krusial dalam percepatan transformasi pusat pemerintahan ke IKN.
"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan ASN ke hunian modular yang dapat dibangun dengan cepat," jelas Primanda.
Baca juga : Pakar Optimistis, Makan Bergizi Gratis Momentum Perbaiki Gizi Anak Indonesia
Namun, realisasi dari skenario ini perlu waktu dan masih terus dikejar. Ia memandang dalam sebulan, BUMN Karya mampu menyelesaikan hunian modular untuk 2.000-an ASN, maka 16.990 ASN bisa dipindahkan sesuai scenario awal, meskipun waktunya agak mundur sedikit ke semester pertama 2025.
Sehingga saat perkantoran yang kapasitasnya mencapai 17 ribu-an pegawai selesai, 16,990 ASN sudah bisa pindah untuk mengisi perkantoran tersebut.
Langkah kedua dan yang paling penting untuk menghemat APBN adalah penawaran kavling hak milik masing-masing 500 m2 kepada ASN untuk membangun perumahan mereka sendiri bersama koperasi bentukan mereka.
"Pekerja konstruksi dapat menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam waktu 7-10 hari atau 70 rumah dalam setahun, dengan pelibatan 1.000-an pekerja konstruksi, maka bisa dibangun 10.000 RISHA dalam setahun," tambah Primanda.
Primanda menggarisbawahi urgensi keterlibatan pemerintah dalam mendukung infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, dan jaringan air bersih untuk memfasilitasi pembangunan komplek perumahan tapak ASN dengan biaya sekitar Rp 2,4 triliun per 10 ribu kavling. Namun, alokasi lahan menjadi kendala kecil.
"Lahan yang diperlukan untuk koperasi perumahan ASN sekitar 9.000 hektar atau lebih luas dari konsep hunian vertikal," kata Primanda.
"Hal ini menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi ASN yang akan pindah ke IKN," tuturnya.
Menurutnya, kebutuhan lahan perumahan ASN 9,000 Ha bisa diambil lagi dari 34 ribu Ha kawasan IKN yang kabarnya sudah dikuasai pemerintah.
Penempatan 118,513 ASN juga bisa mencegah penguasaan lahan negara oknum-oknum yang menguasai lahan negara secara ilegal untuk memeras pemerintah dengan menuntut ganti rugi berlebihan.
Baca juga : Senayan Minta Proyek Nasional Diserahkan Ke Kontraktor Lokal
Dengan tantangan finansial dan infrastruktur yang begitu besar, keberhasilan IKN sebagai pusat ekonomi koperasi tidak diragukan lagi menjadi fokus kritis pemerintah dan masyarakat.
"Koperasi harus dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan," tegas Primanda.
Selain dampak ekonomi langsung, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap sektor UMKM di seluruh Indonesia.
Partisipasi UMKM, terutama sektor pertukangan, diharapkan dapat terus tumbuh seiring dengan permintaan pembangunan rumah oleh ASN-ASN yang berasal dari berbagai pelosok Indonesia.
“Proyek hunian ratusan trilyun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan,” pungkasnya.
Menurutnya, Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara intensif untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya sukses dalam menyediakan perumahan yang layak, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan
Masyarakat termasuk ratusan ribu SN dan keluarganya yang diwajibkan negara untuk transmigrasi ke IKN Nusantara.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid di antara semua pemangku kepentingan diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi.
Sehingga, IKN dapat benar-benar menjadi tonggak baru dalam membangun ekonomi Pancasila yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.