Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Keren! Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Indonesia Peraih Gelar Kubestronaut
- Rayakan Hari Kartini, Kowani Luncurkan Gerakan 1.000 Profesi Perempuan & Gen Z
- Petugas Whoosh Tampil Anggun Dengan Kebaya Di Hari Kartini
- Liga Spanyol: Real Madrid Tempel Barca, Sevilla Tertahan
- Nottingham Forest Vs Hotspurs, Berburu Si Kuping Besar

RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal mendorong agar proyek-proyek pembangunan infrastruktur nasional di Papua lebih memprioritaskan kontraktor-kontraktor lokal.
Sebab dia mendapati tak sedikit proyek-proyek pembangunan infrastruktur utamanya jalan di Papua Barat dan Papua Barat Daya malah rusak berat lantaran dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor nasional yang berkantor di Jakarta.
"Kami meminta ini menjadi perhatian karena beberapa program jalan negara yang memakai dana APBN disana, itu banyak yang rusak," kata Robert, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya, rusaknya jalan-jalan nasional ini, karena kebanyakan kontraktor yang dimenangkan untuk mengerjakan proyek tersebut, kebanyakan merupakan perusahaan-perusahaan nasional dari Jakarta.
Baca juga : Pencabutan Moratorium Izin Tambang Di Kepri Diharapkan Beri Dampak Baik
Perusahaan-perusahaan itu, sama sekali tidak punya alat berat, tidak memiiki kantor perwakilan, namun menjadi penanggungjawab atau pemenang tender proyek infrastruktur tersebut.
"Tetapi setelah dimenangkan, malah disubkontrakkan lagi kepada perusahaan-perusahaan daerah," duganya.
Politisi Partai Golkar dapil Papua Barat Daya ini menuturkan, sejumlah titik jalan nasional di Papua Barat dan Papua Barat Daya kini mengalami kerusakan padahal ratusan miliar uang negara habis untuk membangun jalan tersebut. Hal Ini berimbas pada akses masyarakat Sorong menuju Maybrat dan sebaliknya.
Dia mencontohkan, jalan akses Sorong menuju Makbon yang terputus karena pengerjaan jalan yang buruk. Dia menduga pemenang tender untuk pengerjaan proyek nasional tersebut, malah disubkontrakkan, tapi dipotong antara 20 hingga 40 persen oleh pemenang tender.
Baca juga : Menperin Minta Menkeu Buka Data Isi Muatan 26.415 Kontainer
"Diduga, dipotong di depan antara 20 hingga 40 persen. Ini mohon jadi perhatian karena yang rugi akhirnya negara dan masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan menyelidiki permainan tender dalam proyek jalan nasional ini. Hal ini penting untuk memastikan proyek-proyek nasional di Papua berjalan sesuai relnya dan memastikan ada persaingan yang sehat dalam berusaha di sana.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap ke depan, untuk program pembangunan infrasruktur di Papua, sebaiknya diprioritaskan pada pelaku usaha daerah. Ini untuk menghindari adanya permainan harga yang berdampak pada kualitas proyek.
"Jangan diserahkan kepada perusahaan yang tidak bekerja, tanpa lelah, tapi bisa ambil untung di depan. Saya meminta ini ditertibkan ke depan dan harus ada efek jera karena dalam situasi ini, yang rugi adalah masyarakat khususnya warga Papua," imbaunya.
Baca juga : Mahfud MD Berharap Besar Kepada Prabowo
Lebih lanjut, Robert menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas atensinya yang luar biasa atas perkembangan infrastruktur di Papua.
Sebab kini, infrastruktur di Papua kini lebih maju dan bahkan kini bisa merasakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih terjangkau melalui kebijakan BBM 1 harga.
"Sudah banyak program infrastruktur yang dilaksanakan dengan baik. Tentu ini sangat membantu pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat Papua. Tetapi khusus tender ini harus jadi perhatian," tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya