RM.id Rakyat Merdeka - Ekaprasetia Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu, saya ingat betul saat duduk di bangku sekolah. Bahwa Pancasila menjadi elemen yang mendarah daging, harus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Terkait karier saya sebagai desainer, konsultan, pengajar, dan Pembina Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), saya merasa semua ciptaan Tuhan itu indah. Sayangnya, manusia terkadang lupa, bahwa Yang Maha Esa itu hanya Tuhan.
Fashion itu kan sering dilabeli sebagai bisnis. Sementara dalam kesetaraan budaya, saya merasa harus bertanggung jawab dan adil dalam mengelola warisan budaya Tanah Air. Nah sejauh ini, saya merasakan begitu jomplangnya keadilan, edukasi, dan sosialisasi budaya.
Momen terbaru, saat saya menjadi Ketua Dewan Juri suatu lomba kebaya dalam peringatan Hari Kebaya Nasional 2024. Berkebaya itu memiliki esensi yang perlu dipahami oleh masyarakat. Namun ternyata, banyak masyarakat yang tidak paham. Mulai dari emak-emak di kota-kota besar sampai desa terpencil. Saya melihat, jati diri Indonesia kok nggak dipahami.
Berbeda dengan Jepang. Hampir semua orang tahu pakem kimono. Di Indonesia, ada masalah soal tidak meratanya pemahaman akan jati diri bangsa. Di negara yang beragam seperti ini, bisa-bisa terjadi hilang kendali. Semua pihak berkembang dengan cara masing-masing, tanpa ada yang menyatukan.
Disini lah Pancasila dapat menjadi salah satu pengontrol dan pengikat yang menyatukan bangsa. Sila-silanya mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.
Baca juga : Mantan Gubernur Jabar Dua Periode HR Nuriana Meninggal Dunia
Saya pernah mendengar dari sahabat, mas Anggo, soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Katanya, BPIP sudah lumayan eksis. Meski banyak kekurangan, banyak pula programnya. "Oh iya? Bagus dong," jawab saya. Jujur, saya senang jika ada Lembaga Negara yang concern soal Pancasila. Tapi karena belum pernah terlibat, saya bertanya bagaimana tolak ukur, kinerja, dan kesuksesan mereka? Misalnya seorang direktur perusahaan, tolak ukur keberhasilannya adalah keuntungan, pengembangan usaha dan sebagainya. Sementara BPIP, tugasnya memastikan seluruh manusia Indonesia berjiwa Pancasila. Apa sudah tercapai? Kalau belum, maka BPIP perlu diperkuat dan program-programnya perlu diintensifkan, sampai bisa dirasakan masyarakat, termasuk saya.
Sebagai desainer, saya mengapresiasi budaya di Indonesia yang beragam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua budaya itu indah, dan memiliki kesempatan yang sama untuk diolah, dipromosikan, dirawat, dan dijaga.
Kalau kita pahami, persatuan dari keberagaman menjadi satu esensi. Tuhan telah mengizinkan terbentuknya Republik Indonesia. Perbedaan dan keragaman menjadi keunikan kita. Saya telah berkeliling ke pelosok negeri, dan melihat keunikan masing-masing. Ada banyak cerita, sejarah, gaya hidup, adat istiadat dan lainnya. Banyak di antaranya, tidak terdokumentasi dengan baik.
Ke depan, untuk mengaktualisasikan Pancasila, sistem kerja pemerintah perlu dirombak. Jangan hanya struktural, bekerja demi kertas laporan, tapi berdasarkan fakta dan data.
Jika ada sekian banyak masyarakat tidak hafal Pancasila, maka perbaiki sosialisasinya. Kalau semua sudah mengaku siap menjalankan nilai-nilai Pancasila, kita bisa jadi bangsa yang besar dan sejahtera.
Baca juga : Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Warganya Gemar Makan Ikan
Namun tetap harus realistis, jangan ikuti sistem kerja yang tidak berdampak besar. Kerja yang hanya sekadar formalitas dan pelaporan. Tapi kenyataannya, nothing. Kinerja yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dilihat keberhasilannya. Suatu usaha, harus dilihat usahanya apa, sukses atau gagalnya bagaimana.
Pemerintahan baru nanti perlu lebih sering turun dan memahami masyarakat yang penuh keberagaman. Tentu saja, harus lebih demokratis dalam mengelola Republik tercinta yang sangat majemuk. Dimana ada banyak perbedaan budaya, agama, suku, tingkat ekonomi dan taraf pendidikan.
Demikian pula soal industri fashion. Bukan tidak ada dukungan dari Pemerintah, tapi belum tepat. Zaman Presiden SBY, industri ini diangkat sebagai sektor ekonomi kreatif, hasilnya pemerintah dan masyarakat aware. Sekarang sudah balik ke sub sektor Pariwisata. Jadi, belum bisa fokus untuk memberikan apa yang dibutuhkan pelaku.
Industri mode itu ada tingkatannya. Dari perajin, pedagang sampai pengusaha. Ada yang belum masuk level pengusaha tapi sudah dibekali ilmu gimana caranya pasarkan teknologi, jadinya fokus pecah. Jangan langsung dikasih platform, terus semua pelaku disuruh belajar.
Jika Paris, Milan, New York bahkan China bisa mendapatkan devisa besar bagi negaranya melalui industri fashion, kenapa kita tidak belajar dari keberhasilan mereka menjadikan fashion sebagai usaha ekonomi yang serius? Contek saja. Belajar jangan malu.
Baca juga : Nusa Penida: Perpaduan Wisata Alam Dan Budaya Melalui Barong Dance
Industri kreatif fashion Indonesia yang unik, dan luar negeri memang tak bisa diperbandingkan. Namun tetap butuh asupan yang pas untuk mengembangkan industri ini.
Musa Widyatmodjo. Fashion Guru, Founder Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), dan tokoh Indonesia Fashion Week.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.