Sebelumnya
Sementara izin tambang untuk badan usaha PBNU masih menunggu peraturan menteri yang ditargetkan diselesaikan pada minggu ini. “Karena Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 baru selesai, sekarang saya buat Permen,” ujarnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan, pihaknya bakal berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan menteri terkait untuk menentukan lokasi tambang mana yang bakal dikelola. Termasuk berbicara dengan Bahlil dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Selain itu, Mu’ti membeberkan bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang jenis batubara, apabila mengacu pada PP Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No 96 tahun 2021. Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim untuk menentukan badan usaha sebagai pengelolanya.
Meski begitu, Mu’ti mengakui belum tahu apa nama badan usaha Muhammadiyah yang bertugas mengelola tambang. Sebab, selama ini bisnis mereka ada di sektor kesehatan dan pendidikan dengan mengusung model non profit.
Baca juga : Tidur Pertama di Istana Presiden, Jokowi Senang, Tapi Tidak Nyenyak
“Badan usaha itu nanti akan kami bentuk bersama-sama dengan tim yang tadi sudah ditunjuk dan selama ini memang Muhammadiyah sudah ada pedoman namanya pembentukan badan usaha milik Muhammadiyah,” katanya di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, DIY, Minggu (28/7/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengaku siap membantu Muhammadiyah untuk memilih mitra tambang yang tepat. Sebagai anggota yang membidangi urusan energi, Eddy sudah punya beberapa perusahaan rujukan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” kata Eddy, Senin (29/7/2024).
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, pihaknya selalu menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari Pemerintah. Karena selama ini usaha pertambanganan sektor batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.
Baca juga : Jokowi Berhasil Wujudkan Transisi Pemerintahan Yang Smooth
Oleh karena itu, dia berharap, Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batubara mereka dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan.
“Semoga penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat,” pungkasnya.
Sekedar informasi, sebelum Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lebih dulu memutuskan untuk menerima tawaran Pemerintah mengelola tambang. Lokasi yang disiapkan merupakan eks lahan Kaltim Prima Coal.
Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah memang dibutuhkan oleh NU untuk mengurus ribuan warga Nahdliyin.
Baca juga : Rahmad Handoyo: Jangan Sampai Ada Pembiaran
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 30 Juli 2024 dengan judul Tambang Untuk Muhammadiyah, Bahlil: Kita Berikan Yang Paling Bagus
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.