Sebelumnya
“Sediakan transportasi publik gratis, murah, keren, LRT, MRT, TransJakarta, Mini Trans hingga ke lingkungan kecil di Jakarta maupun Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta yang juga Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti soal pemerataan. Dikatakan, pendapatan per kapita Jakarta tertinggi di tingkat nasional, namun ketimpangan meningkat.
Dia memaparkan, pendapatan per kapita Jakarta tertinggi secara nasional, yakni sebesar Rp 344,35 juta, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,74 persen sepanjang tahun 2024. Namun, angka Gini Ratio stagnan di 0,43, lebih buruk dari rerata nasional sebesar 0,39.
Baca juga : Percuma Kalau Ngandelin PBB
Menurutnya, perlu kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih progresif dan berpihak pada warga rentan. “Kenaikan pendapatan belum berarti bila kesenjangan tetap tinggi. Kami mendorong Pemprov tak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan pemerataan,” tegas Mujiyono dalam keterangannya kepasa Rakyat Merdeka, kemarin.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menilai, kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno sudah memperlihatkan progres yang baik. Program seperti Rabu Wajib Naik Angkutan Umum bagi ASN, serta program Satu APAR Satu RT menjari upaya untuk melaju ke arah perubahan.
“Apresiasi ini tidak menghapus begitu saja kenyataan bahwa Jakarta masih menghadapi persoalan sosial yang serius. Kemiskinan masih menghantui sebagian besar warga di wilayah padat penduduk,” kata Fuadi.
Baca juga : Kini, Iran Dikeroyok Israel Dan Amerika
Sejumlah masalah masih ditemukan di Jakarta. Pertama kemiskinan, masih banyak warga yang tinggal di lingkungan sempit, tidak sehat, dan rentan terhadap penyakit maupun banjir serta kebakaran.
“Kemacetan, yang sudah menjadi bagian dari keseharian warga, semakin parah karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga,” imbuhnya.
Banjir masih menjadi langganan tahunan. Artinya, penanganan tata air belum menyentuh akar persoalan, dari tata ruang, perilaku buang sampah, hingga keterlibatan masyarakat.
Baca juga : Firman Soebagyo: Jangan Sampai Semua Dibebankan Ke Presiden
Sementara itu, mantan Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat ikut memberikan catatan soal PR yang perlu segera diselesaikan. Menurutnya, kemacetan, sampah, hingga banjir masih jadi PR utama Jakarta.
Namun, tiga tantangan ini dapat terlewati apabila warga mampu bersatu dan bekerja sama menyelesaikannya. “Banjir, macet, sampah masih menjadi tantangan kita untuk menuju Jakarta kota global yang berbudaya dan beradab,” ujar Djarot. FAQ/MEN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 7, edisi Senin, 23 Juni 2025 dengan judul "Jakarta HUT Ke-498 Banjir, Macet, Pemerataan Ekonomi, Masih Jadi PR"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.