RM.id Rakyat Merdeka - Dibanding Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) bangkit lebih cepat. Pascabencana akhir tahun lalu, roda pemerintahan, layanan publik, dan ekonomi di hampir seluruh wilayah terdampak di Sumbar, sudah kembali normal.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (13/1/2026). Kehadiran Tito di Sumbar dalam rangka memimpin rapat koordinasi terkait pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak.
Sebagai Ketua Satgas, Tito menghimpun laporan dari seluruh kepala daerah mengenai kondisi terkini dan kebutuhan pemulihan. Rapat turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PPPA Veronica Tan, Forkopimda Sumbar, serta para bupati dan wali kota.
Dalam laporannya, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 16 yang terdampak. Namun, berkat kerja cepat seluruh pihak, aktivitas pemerintahan hingga ekonomi sudah kembali berjalan normal.
Baca juga : Kembali Disuarakan Golkar, Koalisi Permanen Bantu Soliditas Pemerintahan
“Indikator-indikator di Sumbar cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya, dari 16 yang terdampak, kami lihat hampir semuanya hijau,” ujarnya.
Meski begitu, Tito menyebut beberapa daerah seperti Tanah Datar dan sejumlah nagari masih butuh penanganan lanjutan. Sedangkan sektor pelayanan publik, diakui Tito, sudah hampir berjalan normal.
Tito menambahkan, mayoritas RSUD di Sumbar sudah kembali beroperasi. Meskipun sejumlah puskesmas di Pasaman, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam masih terkendala. “Ada juga klinik di Kota Padang yang katanya belum jalan,” sebut Tito.
Tito mengatakan, pemulihan di Sumbar lebih cepat karena tingkat kerusakan tak separah Aceh dan Sumut. Meski begitu, penanganan yang dilakukan tetap sama. Apalagi, sejak awal kejadian, pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya untuk mobilisasi nasional.
Baca juga : Buntut Trump Hajar Iran, Airlangga: Kita Aman
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuknya sebagai Ketua Satgas agar masyarakat terdampak dapat segera menjalani kehidupan seperti semula. Untuk itu, diperlukan pemetaan kebutuhan terus dilakukan.
“Makin akurat permasalahan, makin baik strategi yang dibuat,” tegas Tito.
Dalam menjalankan tugasnya, Tito menekankan beberapa sektor yang diperhatikan adalah pemulihan layanan dasar, akses darat, aktivitas ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan vital seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan LPG. Selain itu, percepatan perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur air bersih perlu disertai verifikasi data yang akurat agar prosesnya bisa cepat. “Detaildetail seperti ini yang kita harapkan,” katanya.
Dalam penyaluran bantuan perbaikan rumah, Tito juga mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi data. Mengingat, Pemerintah telah menetapkan bantuan Rp 15 juta untuk kerusakan ringan, Rp 30 juta untuk sedang, dan Rp 60 juta untuk berat.
Baca juga : Soedeson Tandra: Demo Tak Perlu Izin, Tapi Pemberitahuan
“Jangan diada-adain. Kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum yang mengawasi, masalah nanti,” Tito mengingatkan.
Ia menambahkan, pemulihan juga diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat melalui jaminan hidup, bansos, dan Dana Tunggu Hunian (DTH). Tito meminta Dinas Sosial mendata warga yang turun status sosial ekonominya agar masuk daftar bantuan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.