Buntut Trump Hajar Iran, Airlangga: Kita Aman

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 25 persen terhadap negara-negara yang menjalin kerja sama bisnis dengan Iran. Merespons ancaman tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak khawatir. Kata dia, nilai perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil. 

Washington terus berupaya mengucilkan Iran dari pergaulan internasional. Terbaru, Trump menyampaikan rencana pemberlakuan tarif 25 persen bagi seluruh negara yang berbisnis dengan Iran. 

“Segera akan efektif. Perintah ini bersifat final dan konklusif,” tegas politisi Partai Republik itu dalam unggahan di Truth Social, seperti dikutip Selasa (13/1/2026). 

Meski demikian, pemerintah AS belum merinci negara mana saja yang akan terdampak, serta kapan kebijakan tersebut mulai diberlakukan. Sejumlah mitra dagang utama Iran yang juga memiliki hubungan ekonomi dengan AS antara lain China, India, Brazil, Pakistan, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). 

Terkait potensi dampak bagi Indonesia, Airlangga menyatakan tidak ada kekhawatiran. Ia optimistis perekonomian nasional tetap aman. 

Baca juga : Soedeson Tandra: Demo Tak Perlu Izin, Tapi Pemberitahuan

“Tidak ada (kekhawatiran),” ujar Airlangga di sela kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Menurutnya, optimisme tersebut didasarkan pada fakta bahwa nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Iran tidak signifikan. “Kita transaksinya tidak besar,” katanya. 

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia–Iran pada 2023 mencapai 206,9 juta dolar AS. Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara tercatat turun sebesar 19,31 persen. 

Ekspor Indonesia ke Iran mencapai 195,1 juta dolar AS, sementara impor dari Iran sebesar 11,7 juta dolar AS, sehingga Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 183,4 juta dolar AS. 

Selain itu, Indonesia juga baru saja menyelesaikan seluruh isu utama dan teknis dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan bersama Indonesia–AS yang dirilis pada 22 Juli lalu, yang menetapkan penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. 

Baca juga : Prof Juanda: Bentuk Pengekangan Terhadap Aspirasi

Presiden Prabowo Subianto dan Trump direncanakan bertemu pada akhir bulan ini. Setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang, kesepakatan tersebut dinilai saling menguntungkan dan tidak membatasi kebijakan strategis Indonesia. 

Lalu apa tanggapan para ekonom? Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, ancaman tarif 25 persen terhadap mitra Iran bukan menjadi fokus utama Trump. Menurutnya, Trump justru akan menghadapi turbulensi politik dalam negeri yang cukup berat, termasuk terkait berbagai kebijakan kontroversial lainnya. 

“Trump menghadapi penolakan yang cukup besar di Senat dan Kongres. Ancaman terkait Iran kemungkinan tidak akan menjadi prioritas,” ujar Wijayanto saat dihubungi, Selasa (13/1/2026). 

Ia sependapat dengan pernyataan Airlangga bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil, sehingga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersikap diplomatis dan berkarakter. 

“Sebagai negara besar, Indonesia jangan mudah digertak, tapi tetap harus menjaga hubungan baik karena kita membutuhkan akses pasar AS,” ujarnya. 

Baca juga : Komisi II DPR Inginkan Bawaslu Awasi Pilkades

Wijayanto menambahkan, dalam setahun terakhir Trump kerap melontarkan ancaman tarif kepada berbagai negara, yang pada akhirnya tidak selalu direalisasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian ancaman tersebut lebih bersifat tekanan politik. 

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai hubungan dagang Indonesia dengan Iran relatif kecil. Bahkan, pembelian minyak Indonesia dari Iran hampir tidak dilakukan secara langsung. 

Meski demikian, Bhima mengingatkan adanya potensi risiko tidak langsung yang perlu diantisipasi pemerintah, terutama terkait fluktuasi harga minyak global. “Rantai pasok ekspor Indonesia melalui Selat Hormuz bisa terganggu. Ini berpotensi menimbulkan efek berantai berupa pelemahan rupiah dan peningkatan inflasi yang merugikan masyarakat,” ujarnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.