Sebelumnya
Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suhery ikut memaparkan perkembangan di wilayahnya. Ia menyebut layanan PDAM sudah kembali berjalan meski masih tahap penyempurnaan.
Di sisi lain, Welly mengatakan, bencana banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu telah merusak sejumlah ruas jalan kabupaten sehingga menghambat mobilitas serta distribusi hasil pertanian.
Welly juga menyoroti kerusakan jembatan gantung di Pasaman yang beberapa di antaranya sudah tidak dapat digunakan. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Kerusakan jalan akibat longsor tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap percepatan rehabilitasi infrastruktur jalan dapat segera direalisasikan,” harapnya.
Baca juga : Kembali Disuarakan Golkar, Koalisi Permanen Bantu Soliditas Pemerintahan
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni turut memaparkan kebutuhan biaya perbaikan di wilayahnya. Dia merinci, kerusakan pemukiman mencapai Rp 29,2 miliar dengan 19 rumah hanyut, 127 rusak berat, 49 rusak sedang, dan 142 rusak ringan.
Selanjutnya, kerusakan infrastruktur menjadi sektor paling parah dengan estimasi mencapai Rp 773,7 miliar. Di sektor sosial, 74 sekolah dan 25 fasilitas kesehatan ikut mengalami kerusakan.
Sedangkan ratusan hektare sawah dan kebun terendam, disertai ribuan ternak yang hanyut. Berdasarkan data tersebut, Hendrajoni menyebut Pemkab Pesisir Selatan butuh dukungan pemulihan.
“Total kebutuhan pemulihan Pesisir Selatan diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun,” sebutnya.
Baca juga : Buntut Trump Hajar Iran, Airlangga: Kita Aman
Ia juga menegaskan pentingnya DTH bagi warga yang kehilangan rumah. Hingga kini, DTH sebesar Rp 1,8 juta telah disalurkan kepada 35 keluarga.
Menurutnya, fokus pemerintah daerah kini adalah percepatan pembangunan hunian tetap dan perbaikan infrastruktur strategis.
“Jangan sampai ada wilayah yang terisolasi terlalu lama karena kerusakan akses,” tegasnya.
Diketahui, sebelumnya rapat serupa juga dilakukan Tito di Aceh dan Sumut untuk menyerap aspirasi daerah. Semua data dihimpun Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri sebelum dibawa ke rapat tingkat pusat untuk pembagian tugas penanganan.
Baca juga : Soedeson Tandra: Demo Tak Perlu Izin, Tapi Pemberitahuan
Dalam rapat-rapat itu, Tito menegaskan semua kerusakan akan ditanggung pemerintah pusat seperti pembangunan jembatan bailey, hunian sementara dan hunian tetap. Saat ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk biaya perbaikan. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.