RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap jalan saat Ramadan nanti. Akan ada dua jenis MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat. Ada MBG reguler dan ada makanan kering, disesuaikan dengan sekolah dan siswa masing-masing.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menerangkan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan jenis makanan dan waktu pemberian MBG bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.
“Karena kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama Ramadan, kita memutuskan MBG tetap berjalan," kata Zulhas, usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penguatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, di kantornya, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Untuk siswa yang menjalankan puasa, MBG bakal dibawa pulang dan disantap saat berbuka. "Diberikan makanannya yang kering," terang Zulhas.
Untuk sekolah yang siswa-siswanya tidak menjalankan ibadah puasa, akan mendapatkan menu MBG reguler. "Sekolah-sekolah yang tidak berpuasa, dibagikan seperti biasa. Balita, ibu hamil, juga seperti biasa," sambung Ketua Umum PAN ini.
Baca juga : Mensesneg Pastikan Tidak Ada Reshuffle
Penyesuaian juga dilakukan di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Waktu pemberian MBG di ponpes digeser menjadi sore hari. Zulhas menegaskan, secara prinsip, tidak ada perubahan kebijakan MBG selama Ramadan. Perubahan hanya menyangkut waktu dan jenis makanan bagi kelompok tertentu.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, menu MBG selama Ramadan akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan penerima manfaat yang tengah berpuasa.
Dia memastikan, meski disajikan kering, menu yang disiapkan telah dihitung dan tetap memerhatikan kecukupan gizi penerima manfaat. "Contoh untuk puasa, ada kurma, telur rebus, telur asin, atau telur pindang, buah, susu, abon," papar Dadan.
Dia juga memastikan, skema pembagian MBG saat Ramadan telah dikoordinasikan dan disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah. Untuk sekolah atau madrasah, makanan kering dibagikan saat siswa akan pulang. Sedangkan untuk ponpes, dibagikan MBG seperti biasa menjelang waktu buka puasa.
Dadan menegaskan, penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat. Pemerintah berharap, MBG tetap berjalan optimal selama Ramadan.
60 Juta Orang Terima MBG
Baca juga : Thomas Tak Kepikiran Bakal Jadi Gubernur BI
Skala pemberian MBG saat ini semakin luas. Zulhas memaparkan, SPPG alias dapur MBG di seluruh Indonesia kini sudah mencapai 22.091 unit. Jumlah penerima manfaat juga terus bertambah, mencapai lebih dari 60 juta orang.
Program MBG juga tercatat menyerap banyak tenaga kerja. Dalam catatan BGN, sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, 68.551 pemasok bahan pangan, serta 21.413 mitra usaha, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.
Untuk mengetahui dampak MBG, kata Zulhas, Pemerintah akan mengukur tingkat pertumbuhan fisik hingga otak anak-anak penerima manfaat. Pengukuran akan dilakukan berkala, dari 1-4 tahun pelaksanaan MBG.
"Untuk melihat perkembangan gizi anak penerima MBG. Sebelum makan bergizi bagaimana pertumbuhan fisik dan otaknya. Setelah satu tahun, dua tahun, tiga, tahun empat tahun seperti apa," terangnya.
Dadan menambahkan, pengukuran akan melibatkan lembaga independen. "Tentu output harus diukur oleh lembaga independen," ucapnya.
Baca juga : IHSG Anjlok, Menkeu: Nggak Usah Takut, Pasti Rebound
Dia mencontohkan, hasil program serupa di Jepang menunjukkan, ada perbedaan tinggi rata-rata yang signifikan dari siswa dalam beberapa dekade. Peningkatan tinggi badan ini bukan semata faktor genetic, melainkan karena asupan gizi yang baik.
"Di Jepang itu dari tahun 1940-an ke tahun 2000-an, itu terjadi peningkatan (tinggi badan) yang signifikan. Saya yakin lewat MBG, Indonesia akan seperti itu," ucapnya.
BGN menargetkan program MBG dapat dinikmati 82,9 juta penerima manfaat di 2026 ini. Untuk mencapai target itu, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun, ditambah dengan dana standby senilai Rp 67 triliun.
Untuk memperluas penerima manfaat, anak yang putus sekolah juga akan masuk dalam sasaran MBG. BGN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia memperluas pendataan. Pendataan juga mencakup santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Bahkan, para pengelola SPPG diterjunkan langsung bersama Pemda untuk mendata warga sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. "Semua ini sedang kita detailkan," kata Dadan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.