BREAKING NEWS
 

Sekolah Rakyat Jadi Jaring Pengaman Pendidikan

Gub NTT: Anak SD Bunuh Diri Tamparan Kemanusiaan

Reporter : KHOIRUL UMAM
Editor : SISWANTO
Kamis, 5 Februari 2026 07:30 WIB
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto: Instagram/melkilakalena.official)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kisah memilukan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anak SD bunuh diri karena tak mampu beli pulpen dan buku. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menganggap kasus ini sebagai tamparan keras bagi kemanusiaan. Sekolah Rakyat sebagai tempat anak miskin menimba ilmu harus jadi jaring pengaman pendidikan. 

Anak SD tersebut berinisial YBR. Usianya 10 tahun, merupakan siswi kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT. Dia ditemukan tewas gantung diri di pohon Cingkih, tak jauh dari rumah bambu milik neneknya. 

Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan saat mengevakuasi jasad korban. Dalam surat itu, YBR menyebut ibunya pelit. Selebihnya, surat itu berisi ungkapan perpisahan kepada ibunya. Korban disebut sempat meminta uang kepada sang ibu untuk membeli buku dan pulpen. Sayang, permintaan itu tak bisa dikabulkan karena keterbatasan ekonomi. 

“Pengakuan ibunya, ada permintaan dadi korban (uang beli buku tulis dan pulpen) sebelum meninggal,” kata Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa. 

Gubernur Laka Lena menilai, tragedi tersebut menjadi cermin kegagalan Pemerintah mendeteksi dan mencegah persoalan sosial yang menimpa anak-anak keluarga rentan. Menurutnya, peristiwa itu menjadi alarm keras bagi Pemerintah agar memperkuat langkah pencegahan. 

Baca juga : Tersihir View Pegunungan Dari Balik Jendela Kereta

Ia mengakui, masih ada kelemahan dalam sistem perlindungan sosial yang membuat kasus ini luput dari pengawasan. “Kami gagal untuk mendeteksi dan solusi untuk anak tersebut. Apa pun kisahnya ini adalah tamparan keras bagi kemanusiaan kita,” ujar Laka Lena, Rabu (4/2/2026). 

Meskipun terjadi di daerah pelosok, tragedi ini sudah menjadi perhatian nasional. Berbagai kalangan, dari pejabat eksekutif hingga legislatif merasa prihatin dengan tragedi yang sangat memilukan itu. 

Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku prihatin, kasus seperti ini harus terjadi. 

“Ke depan, tidak boleh terjadi lagi,” ujar Cak Imin, sapaannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). 

Adsense

Dia meminta, seluruh pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah peka terhadap penderitaan rakyat. Para pejabat dan wakil rakyat, mestinya meningkatkan respons terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. 

Baca juga : Yudi Purnomo: Kalau Mengingatkan Tentu Sah-Sah Saja

“Apabila memang ada yang membutuhkan bantuan alat tulis atau bantuan apapun, harus segera ditindaklanjuti,” kata Cak Imin.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk menggugah kepedulian masyarakat luas. Politisi berdarah NTT itu menganggap peristiwa ini sebagai tragedi memilukan. 

“Ini amat memilukan semua kita yang mempunyai hati,” ucap Hugo prihatin Ia menyebut, peristiwa ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk membenahi kehidupan sosial. 

Ia berharap, tragedi tersebut dapat menjadi pelajaran nasional agar masyarakat lebih peka terhadap kondisi sekitar. 

“Semoga dari peristiwa kita semua di bangsa ini, di masyarakat ini sadar, sehingga tidak terjadi lagi,” harapnya. 

Baca juga : Hendri Satrio: Hanya Mencari-cari Simpati Dari Publik

Terpisah, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia sekaligus dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif’an, menilai adanya ketimpangan dalam dunia pendidikan. Peristiwa tersebut mencerminkan kuatnya beban biaya tak terlihat (hidden cost) pendidikan yang masih harus ditanggung keluarga miskin. 

Ali menilai, tragedi di NTT menunjukkan bagaimana biaya tak terlihat pendidikan dapat terakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak. Rasa tertinggal dari teman sebaya, malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, hingga kesadaran akan keterbatasan ekonomi orang tua kerap luput dari perhatian sistem pendidikan formal. 

Dalam konteks ini, Ali menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai salah satu kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini tidak hanya menggratiskan biaya pendidikan, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem berasrama, mulai dari perlengkapan belajar hingga konsumsi harian. 

“Dengan menghilangkan biaya tak terlihat pendidikan, negara tidak hanya memastikan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense