RM.id Rakyat Merdeka - Koalisi gemuk yang dimiliki Presiden Jokowi di parlemen ternyata jalannya lelet. Hal ini dibuktikan dengan lambannya DPR menggolkan RUU Omnibus Law yang sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Jokowi pun sepertinya mulai kecewa dengan kenyataan ini. Jum’at (6/3), Jokowi sudah memanggil elite partai koalisi. Jokowi menanyakan progres Omnibus Law kepada para pendukungnya itu.
Adalah sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, yang membocorkan isi pertemuan itu. dia bilang, Jokowi dengan petinggi partai koalisi membahas Omnibus Law Cipta Kerja dan penyebaran virus corona.
Soal Omnibus Law, kata dia, Jokowi menanyakan sudah sejauh mana berproses DPR. Sebab, RUU tersebut yang sudah diserahkan sejak 12 Februari lalu. “Presiden ingin mendapatkan update tentang proses yang sudah berjalan di DPR” kata Arsul di kompleks DPR Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Demokrasi indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dikabarkan hadir. Begitupula dengan ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca juga : Omnibus Law Penting Tapi Elitis, Rakyat Kesannya Jadi Masa Bodoh
Sejumlah Sekretaris Jenderal partai koalisi Jokowi-Ma’ruf juga ikut datang. Wakil ketua DPR Azis Syamsudin dan sejumlah ketua Fraksi, seperti dari NasDem Ahmad Ali dan PkB Cucun Syamsurizal turut serta. Sementara Ketua DPR Puan Maharani absen. Kabarnya, ia tak hadir karena sedang berada di luar Jakarta. Sehingga, Azis lah yang kemudian menjelaskan progres dari RUU tersebut di DPR. “Pak Azis (Syamsudin) kemudian menyampai kan progres itu,” lanjut Asrul.
Arsul mengatakan, Jokowi meminta agar Omnibus Law Cipta Kerja itu segera bergulir di DPR. Sebab, dalam pelbagai kesempatan sebelumnya, Presiden memang diketahui sempat me ma sang target waktu, agar aturan tersebut bisa rampung dibahas dalam 100 hari.
“Tapi kan itu juga bukan harga mati. Yang penting ini dibahas, ruang konsultasi publiknya silakan dibuka.” Dari apa yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan itu, Arsul juga menangkap pesan bahwa Presiden mengetahui adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Ombnibus Law Cipta Kerja. “Kita juga memahami bahwa resistensi yang paling besar ada pada cluster ketenagakerjaan,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Arsul juga ada kritik pada hal-hal yang terkait dengan perizinan. Khususnya cluster yang berdampak pada lingkungan. Dia menilai, Jokowi mengikuti respons masyarakat terkait omnibus law itu. “Pak Jokowi mengatakan; ya sudah, kita bahas bersama-sama,” ucap Arsul, menirukan Jokowi.
Baca juga : Kongres Ulama Tolak Omnibus Law, Kiai Ma`ruf Turun Tangan
Terpisah, Wakil ketua DPR Azis Syamsudin membenarkan, bahwa Jokowi dalam pertemuan dengan elit partai koalisi itu, menanyakan progres Omnibus Law Cipta Kerja. Dia bilang, sejauh ini draf dan surat presiden terkait Omnibus Law masih di kesekretariatan Jenderal DPR.
“Kesekjenan sudah sampai mana saya belum tahu, mesti dicek dulu,” ujar politisi Golkar itu di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Ia juga mengakui bahwa pimpinan DPR belum menggelar Rapat Badan Musyawarah untuk membawa surpres dan draf itu ke rapat paripurna. Sementara Jokowi, sebutnya memang sudah meminta agar Omnibus Law Cipta Kerja itu segera dibahas di DPR.
Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe menilai keberadaan partai pendukung Jokowi yang mayoritas di parlemen tidak efektif. Sebab, koalisi yang gemuk biasanya lelet dan sulit dikontrol. “Saya lihat tidak efektif ya koalisi gemuk itu,” kata Maksimus kepada Rakyat Merdeka tadi malam.
Baca juga : Sofyan Djalil: Omnibus Law Jalan Keluar Penciptaan Lapangan Kerja
Dia juga menilai, partai pendukung Jokowi mau cari aman. Sebab, mereka harus menghitung seberapa besar resistensi atau arus penolakan di masyarakat. Karena itu, sampai sekarang terkesan seperti tarik-ulur.
“Meskipun mereka partai pendukung pemerintah. Kita menduga, partai ini juga punya kepentingan konstituen juga. karena partai kan butuh konstituen, butuh masyarakat,” lanjutnya.
Ia menduga, dipanggilnya para elit partai koalisi ke istana merupakan sinyal kekecewaan Jokowi. Sebab, harusnya presiden tidak perlu lagi harus capek-capek mengumpulkan para petinggi partai ini. Karena Jokowi sudah memasang target waktu, agar Omnibus Law ini bisa selesai dalam waktu cepat.
“Artinya, bisa saja dia kecewa. Dia kemudian mengumpulkan para ketua partai itu. Atau bisa juga dia ingin mengetahui sejauh mana kerja daripada pimpinan-pimpinan partai politik itu terutama anggota DPR-nya,” pungkas Maksimus. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.