Omnibus Law Penting Tapi Elitis, Rakyat Kesannya Jadi Masa Bodoh

RM.id  Rakyat Merdeka - RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah ada di DPR dianggap pemerintah sangat penting untuk meningkatkan perekonomian. Namun, sayangnya isu ini hanya berputar di kalangan elite. Karena minimnya sosialisasi, rakyat kesannya jadi masa bodoh.

Pemerintah sedang ngebut menuntaskan Omnibus Law Cipta Kerja. Target pemerintah tak main-main. Setelah reses nanti, RUU ini sudah bisa dibahas di DPR. Dan, dalam tempo 100 hari, RUU ini sudah bisa diketok menjadi undang-undang.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, berdiri paling depan mengawal RUU ini. Ia sudah melobi sana-sini agar RUU ini bisa cepat diketok. Kamis lalu misalnya, Ketum Golkar ini menemui Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY di Cikeas, Bogor. Pertemuan dengan SBY itu antara lain membahas soal Omnibus Law. Secara substansi, kata dia, Demokrat tak mempermasalahkan Omnibus Law. Hanya ada catatan tentang sosialisasi. Agar lebih intensif dan melibatkan kalangan profesional. 

Waketum Demokrat, Syarief Hasan, membenarkan, saran SBY kepada Airlangga itu. Kata dia, dalam pertemuan itu, SBY meminta Presiden Jokowi lebih sering memberikan sosialisasi kepada publik mengenai Omnibus Law. Karena, selama ini informasi soal Omnibus Law terkesan elitis. Hanya berputar di kalangan elite. Sementara masyarakat sama sekali tidak mengetahui substansi Omnibus Law.

Bahkan di kalangan elite politik pun, informasi soal Omnibus Law masih belum utuh. Ia sendiri mengaku belum mendapat draft Omnibus Law. Memang draft tersebut sudah sampai ke pimpinan DPR. Namun sampai sekarang belum ada kabar akan diapakan draft tersebut. 

Baca juga : Pertamina Gelar Pendampingan dan Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Warga Tuban

Pimpinan DPR belum menyampaikan dalam paripurna untuk memutuskan komisi mana yang membahasnya dan sebagainya. "Di kalangan elite saja masih simpang siur. Apalagi di kalangan bawah," kata Syarief kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Karena kurangnya informasi itu, lanjut Syarief, SBY menilai wajar kalau muncul banyak penolakan dari mana-mana. Terutama dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan buruh. Karena itu, SBY menekankan pentingnya komunikasi dalam menyukseskan draf tersebut di parlemen.

"Pak SBY menginginkan pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat. Kalau, misal Presiden tidak bisa, bisa dilakukan oleh Menko Perekonomian, secara gamblang dijelaskan agar semua pihak bisa mengerti," ungkapnya. 

Bagaimana sikap Demokrat? Apakah akan mendukung atau menolak? Wakil Ketua MPR ini menyebut belum memutuskan. Dalam pertemuan dengan SBY, Airlangga hanya menyampaikan garis besarnya saja. Tidak sampai mendetail. Karena itu, eks Menteri Koperasi dan UKM itu berharap pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik. 

Kata dia, pada dasarnya SBY membuka peluang mendukung RUU tersebut asalkan benar-benar berpihak dan didukung oleh masyarakat umum. Dukungan dari masyarakat hanya bisa terlihat jika pemerintah melakukan sosialisasi sejelas dan seterang mungkin. "Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, Demokrat siap memberikan masukan," cetusnya. 

Baca juga : Rakyat Bertanya-tanya Banjir Kapan Tuntasnya

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, partainya akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus Law Cipta Kerja. PDIP akan menjabarkan konsepsi partai melalui daftar inventaris masalah (DIM) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Dia bilang, PDIP memiliki tanggung jawab ideologis. Agar seluruh desain undang-undang mengabdi pada tujuan bernegara yaitu berpijak pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Kajian perspektif ideologis diperlukan agar RUU tersebut tidak menjadi tempat liberalisasi perekonomian," kata Hasto.

Peneliti Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC), Iman Soleh mengatakan, pemerintah  terlalu buru-buru membuat Omnibus Cipta Kerja. Ditambah pemerintah belum optimal melakukan sosialisasi. Akhirnya rakyat bersikap masa bodoh. "Sepertinya hampir tidak ada perincian atau penjelasan secara rinci apa itu Omnibus Law," kata Imam. 

Dia bilang, sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkesan elitis. Bahwa RUU ini bantu  loncatan super cepat. Akan mensejahterakan. Namun pemahaman kalangan bawah termasuk buruh belum sampai ke sana. Apalagi dari nama pencetusan aturan ini sudah simpang siur.

Dia yakin, Pemerintah ingin mensejahterakan rakyatnya melalui Omnibus Law. Namun hal itu harus diperlihatkan secara gamblang kepada Rakyat. "Dalam proses politik ini ada hal lain selain klaim. Karena itu Pemerintah harus aktif memberikan pengetahuan soal ini," pungkasnya.

Baca juga : Jokowi ke Pelaku Ekonomi Digital: Jangan Sampai Indonesia Hanya Jadi Pasar

Untuk diketahui, awal pekan kemarin pemerintah sempat mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk berdiskusi. Undangan diberikan Kantor Staf Presiden kepada Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan sejumlah LSM lainnya. Namun, mereka menolak datang. Mereka menilai, Pemerintah sejak awal tak terbuka dalam membuat RUU tersebut. 

Lantaran dianggap merugikan, sejumlah elemen masyarakat mulai mewacanakan untuk menggelar demonstrasi. Di Yogya misalnya, elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Yogyakarta akan menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law pada Senin besok di sepanjang Jalan Gejayan, Yogyakarta, mulai pukul 2 siang. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.