RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi isu reshuffle yang tiba-tiba muncul lagi. Menurut Teddy, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Tunggu saja," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Teddy tak mau membeberkan lebih jauh kapan reshuffle akan dilakukan. Ia hanya menegaskan, keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden.
“Nanti Bapak Presiden akan menceritakan,” sambung anggota Kopassus tersebut.
Isu reshuffle sebenarnya sudah sempat mencuat menjelang Lebaran lalu. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Baca juga : Menko Zulhas Rangkul 20 Organisasi Pemuda
Menurutnya, pemerintah saat itu memilih fokus menjaga stabilitas selama Ramadan dan Idul Fitri.
“Nggak ada reshuffle, nggak ada. Kita fokus agar masyarakat bisa menjalankan puasa dan Lebaran dengan lancar,” kata Prasetyo, Selasa (10/2/2026).
Terakhir, reshuffle dilakukan pada 5 Februari 2026. Saat itu, Presiden melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono yang beralih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Kalangan elite politik pun angkat suara. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
“Yang paling tahu kapan harus evaluasi menteri ya Presiden sendiri,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/4/2026).
Baca juga : AS-Iran Kembali Bahas Perdamaian, Semoga Perang Segera Berakhir
Menurutnya, Prabowo memiliki penilaian paling komprehensif terhadap kinerja para pembantunya, termasuk dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Doli menilai, kinerja pemerintah sejauh ini masih stabil.
Ia mencontohkan kemampuan pemerintah menjaga harga energi dan ketersediaan pangan di tengah tekanan global. “Di banyak negara harga BBM naik, kita masih bisa tahan. Stok juga aman. Pangan juga relatif terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago mengaku, tidak tahu soal isu reshuffle yang tiba-tiba muncul lagi. Menurutnya, Pemerintah harus kompak dalam menjawab isu ini. Jangan ada perbedaan antara anggota kabinet.
"Jangan sampai yang satu mengisyaratkan ada reshuffle, sementara yang lain mengatakan belum ada informasi mengenai reshuffle,” ujar Irma kepada Rakyat Merdeka, Selasa (7/4/2026).
Irma menegaskan reshuffle memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, keputusan politik terkait reshuffle ini, tentunya harus dilakukan secara hati-hati. Terutama di tengah kondisi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
Baca juga : Harga Avtur Meroket, Tiket Pesawat Boleh Naik 13%
“Karena itu dibutuhkan kekompakan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan politik,” tegasnya
Ia menambahkan, jika reshuffle memang dilakukan, langkah tersebut sebaiknya benar-benar ditujukan kepada menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik. Menurut Irma, kondisi APBN saat ini juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya di kabinet.
“Mengingat beratnya beban APBN saat ini,” pungkas Irma.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.