RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam sistem peradilan pidana, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi hal penting agar penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
"KPK menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, KPK tidak akan melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah lebih dahulu ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
"KPK berpegang pada prinsip tidak melakukan duplikasi penanganan perkara yang sedang diproses oleh lembaga penegak hukum lainnya," imbuhnya.
Baca juga : Mojtaba Khamenei: Iran Tak Akan Tunduk Pada Tuntutan Berlebihan AS
Budi menegaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Dengan demikian, tujuan penegakan hukum untuk mengungkap peristiwa pidana, meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara dapat tercapai.
Meski demikian, KPK menekankan bahwa perannya dalam isu MBG tidak hanya terbatas pada aspek penindakan.
Sebelumnya, Budi menyatakan, komisi antirasuah telah melakukan kajian dan identifikasi terhadap berbagai potensi risiko korupsi dalam tata kelola program tersebut.
Budi pun memastikan, KPK akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait guna memastikan rekomendasi hasil kajian dapat ditindaklanjuti.
Baca juga : Pulihkan Kerugian Negara, Kejagung Bakal Terapkan TPPU di Kasus Korupsi MBG
"KPK akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan," ucapnya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi yang paripurna tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga harus disertai penguatan sistem pencegahan agar potensi penyimpangan tidak terulang.
Oleh sebab itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
"KPK akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem tata kelola yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas," tutup Budi.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi program MBG.
Baca juga : Nusa Horti DI ICE BSD Tangerang, Kementan Dekatkan Petani Dengan Masyarakat
Namun, karena Kejagung sudah melakukan penyidikan, maka KPK menghentikan sementara penyelidikan tersebut.
“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki," ujar Setyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Setyo mengatakan, KPK percaya dengan kinerja Kejagung dalam menyidik kasus tersebut.
“Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasi dan itu bagian dari keterbukaan dalam proses penegakan hukum,” ucap mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.