Sebelumnya
Kementerian PU juga semakin memberikan perhatian pada preservasi dan pemeliharaan. Infrastruktur yang telah dibangun dengan uang rakyat tidak boleh dibiarkan mengalami kerusakan karena terlambat dirawat. Mempertahankan fungsi jalan, jembatan, bendungan, irigasi, air minum, dan sanitasi sama pentingnya dengan membangun fasilitas baru.
Pendekatan tersebut mungkin tidak selalu menghasilkan peresmian besar atau menjadi sorotan publik. Namun, bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan, mengairi sawah, memperoleh air bersih, atau terlindungi dari banjir, pemeliharaan merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata.
Kehadiran negara juga harus dapat dirasakan ketika bencana datang. Karena itu, respons cepat terhadap bencana menjadi bagian penting dari tugas Kementerian PU. Ketika banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, atau cuaca ekstrem merusak infrastruktur dan memutus akses masyarakat, tindakan tidak boleh menunggu terlalu lama.
Baca juga : Menteri PU Dikepung Isu Negatif, Pengamat Duga Serangan Balik Mafia Proyek
Kementerian PU menggerakkan balai-balai teknis di daerah, personel lapangan, alat berat, serta dukungan material untuk membuka kembali akses yang terputus, membersihkan material longsor, menangani kerusakan jalan dan jembatan, memperkuat tanggul, memulihkan layanan air, serta menyiapkan infrastruktur darurat bagi masyarakat terdampak.
Dalam keadaan bencana, kecepatan penanganan menjadi sangat menentukan karena jalan yang terputus dapat menghambat evakuasi, distribusi pangan, pelayanan kesehatan, dan pergerakan bantuan.
Penanganan darurat tersebut kemudian harus diikuti rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih kuat. Infrastruktur tidak cukup hanya dikembalikan seperti sebelum bencana, tetapi sedapat mungkin dibangun kembali dengan memperhitungkan tingkat risiko yang baru.
Baca juga : Dukung Swasembada Pangan, Menteri PU Tancap Gas Bangun Irigasi dan Jalan Merauke
Pelajaran dari setiap bencana harus menjadi dasar untuk memperbaiki standar perencanaan, konstruksi, tata ruang, pengendalian banjir, perlindungan pantai, dan penguatan lereng.
Selain menghadapi keadaan darurat, Kementerian PU juga memiliki tanggung jawab memastikan infrastruktur siap melayani peningkatan mobilitas masyarakat pada hari-hari besar keagamaan.
Perayaan Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, serta berbagai hari raya keagamaan lainnya selalu disertai pergerakan masyarakat dalam jumlah besar. Mobilitas tersebut bukan hanya perjalanan antarkota, tetapi juga perjalanan menuju kampung halaman, rumah ibadah, pusat kegiatan masyarakat, kawasan wisata, dan sentra ekonomi lokal.
Baca juga : Bendungan Keureuto Jaga Pasokan Air Aceh Saat Musim Kemarau
Menjelang periode tersebut, kesiapan jalan dan jembatan harus diperiksa, titik rawan longsor dan banjir dipantau, pekerjaan konstruksi di jalur utama diatur, serta alat berat dan tim tanggap darurat disiagakan pada lokasi strategis. Koordinasi juga dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola jalan tol, dan berbagai unsur pelayanan publik.
Bagi Kementerian PU, kelancaran perjalanan pada hari raya bukan semata-mata persoalan lalu lintas. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang berfungsi baik memungkinkan masyarakat merayakan hari besar keagamaan dengan lebih aman, tenang, dan bermartabat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.